Rifai Darus Tanggapi Ringan Tulisan BTM Soal Kereta Api di Papua

Jayapura, admediapapua.co.id – Di Papua, hampir setiap gagasan besar selalu diuji dengan satu pertanyaan yang sama : apakah ini terlalu besar bagi kita? Itulah yang disampaikan Juru Bicara  Gubernur Papua Dr. Muhammad Rifai Darus, SH., MH menanggapi Tulisan Dr. Benhur Tommy Mano berjudul “Kereta Api vs Realita Papua” yang patut dihargai sebagai bagian dari tradisi berpikir kritis dalam pembangunan daerah. Kritik adalah vitamin demokrasi. Tanpa kritik, kebijakan bisa kehilangan keseimbangannya.

Namun kritik yang sehat menurut Rifai Darus, memerlukan satu hal yang sama pentingnya  yaitu memahami proses pembangunan secara utuh, bukan hanya membaca sebuah gagasan pada potongan awalnya lalu menganggapnya sebagai keputusan akhir.

“ Beberapa hal perlu diluruskan agar percakapan publik tentang kereta api Papua tetap berada dalam kerangka yang jernih dan saya ingin meresponnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam tulisan tersebut agar fokus dan terarah sambil sesekali mensruput kopi hitam dari wilayah Lapago,”ujarnya dalam rilis yang diterima admediapapua.co.id.

Kereta Api Papua Bukan Gagasan Mendadak

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa gagasan tentang transportasi kereta api di Papua bukanlah ide yang lahir secara tiba-tiba.

Sejak lebih dari satu dekade lalu, dalam berbagai diskursus pembangunan Papua telah muncul gagasan tentang pentingnya sistem transportasi modern untuk memperkuat konektivitas wilayah.

Beberapa Gubernur Papua sebelumnya pernah menyinggung konsep ini dalam forum pembangunan wilayah. Bahkan pada masa Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), gagasan peningkatan konektivitas Papua melalui sistem transportasi modern pernah menjadi bagian dari perencanaan strategis pembangunan kawasan timur Indonesia.

“ Artinya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua hari ini bukanlah menciptakan mimpi baru. Yang sedang dilakukan adalah membaca kembali mimpi lama para pendahulu, lalu mengujinya dengan kondisi zaman dan kebijakan nasional hari ini,” jelasnya.

Dalam sejarah pembangunan, setiap generasi pemimpin memiliki perannya sendiri, Ada yang melahirkan gagasan , Ada yang menyiapkan fondasi dan ada pula yang mencoba membawa gagasan itu lebih dekat kepada kemungkinan realisasi.

 Ketika Tahapan Awal Dibaca Sebagai Keputusan Proyek

Dikatakan, Tulisan tersebut mempertanyakan berbagai hal: Di mana feasibility study, dari mana sumber pembiayaan, berapa estimasi biaya, serta apa analisis risikonya. Dan bagi saya semua pertanyaan itu tentu sah.

Namun yang perlu dipahami adalah bahwa pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak awal telah disebut sebagai tahapan penjajakan awal.

Dalam setiap pembangunan infrastruktur, tahapan prosesnya selalu jelas yaitu  Penjajakan konsep, Kajian teknis dan feasibility study, Analisis pembiayaan, Kajian sosial dan konsultasi public dan Keputusan Pembangunan.

“Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan dalam tulisan tersebut sebenarnya adalah tahapan yang memang akan lahir setelah proses penjajakan ini berjalan. Mengkritik tahap awal karena belum menghasilkan dokumen tahap berikutnya ibarat meminta seorang petani menunjukkan hasil panen, padahal benihnya saja belum sempat ditanam. Pembangunan selalu memiliki proses: tidak ada panen tanpa menanam dan tidak ada hasil tanpa tahapan,”terangnya.

“ Ada sebuah ironi kecil, diketahui bersama bahwa Bapak Benhur Tommy Mano bukanlah orang yang asing dengan proses pembangunan. Selama hampir sepuluh tahun memimpin Kota Jayapura sebagai wali kota, tentu beliau memahami betul bahwa setiap proyek infrastruktur selalu dimulai dari gagasan, kemudian perencanaan teknis, kajian kelayakan, hingga akhirnya keputusan pembangunan,” sambungnya.

Karena itu menurutnya agak mengherankan ketika tahapan awal yang sangat lazim dalam proses pembangunan tiba-tiba diperlakukan seolah-olah sebagai ruang gelap kebijakan.  Padahal bagi siapa pun yang pernah mengelola pemerintahan, proses ini adalah sesuatu yang sangat biasa.

 Logika Pembangunan Papua: Konektivitas Wilayah

Jika kita ingin jujur melihat realitas Papua, lanjutnya,  maka ada satu persoalan besar yang tidak bisa diabaikan yaitu konektivitas wilayah. Papua adalah wilayah yang luas dengan topografi yang kompleks. Di tanah ini, jarak geografis sering berubah menjadi jarak ekonomi yang mahal : Harga barang tinggi, Distribusi logistik lambat dan Mobilitas masyarakat terbatas. Karena itu pembangunan transportasi tidak bisa dilihat hanya sebagai proyek fisik, tetapi sebagai strategi integrasi ekonomi wilayah.

Ketika Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto membuka kemungkinan pembangunan transportasi kereta api di Papua dan menugaskan PT Kereta Api Indonesia melakukan kajian awal, maka langkah Pemerintah Provinsi Papua yang di Pimpin Bapak Gubernur Matius D Fakhiri untuk merespons peluang tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam logika pembangunan wilayah. Karena Ini bukan soal prestise tapi ini adalah upaya membuka kemungkinan masa depan konektivitas Papua.

Papua dan Psikologi Keraguan

Dibalik semua perdebatan teknis ini, ada satu persoalan yang lebih dalam yaitu psikologi pembangunan Papua.

Selama bertahun-tahun masyarakat Papua sering mengatakan hal yang sama: Transportasi mahal, Distribusi barang lambat, Wilayah terasa jauh satu sama lain. Padahal yang diinginkan adalah konektivitas yang lebih baik. Namun setiap kali muncul gagasan besar untuk memperbaiki konektivitas itu, kita sering berhenti sejenak dan bertanya: Apakah ini terlalu besar bagi Papua?

“ Dititik inilah ironi pembangunan sering muncul. Papua sebenarnya tidak kekurangan gagasan besar, yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk mempercayai bahwa kita bisa memulainya,” jelasnya. Papua tentu harus berpijak pada realitas. Tetapi realitas tidak boleh mematikan harapan. Sejarah pembangunan selalu menunjukkan satu hal sederhana: kemajuan tidak lahir dari mereka yang hanya melihat keterbatasan, tetapi dari mereka yang berani membuka kemungkinan,”ujarnya. 

“Jika suatu hari nanti kereta api benar-benar melintas di tanah Papua, rel itu bukan sekadar jalur transportasi. Rel itu akan menjadi simbol bahwa Papua akhirnya berani menghubungkan mimpi lama para pemimpinnya dengan masa depan generasi berikutnya. Dan seperti yang sering kita katakan bersama konektivitas wilayah adalah jalan menuju Papua  cerah,”pungkasnya.