Gubernur Papua Matius D Fakhiri Kawal Program 21 Ribu Rumah Layak Huni untuk Warga

JAKARTA , admediapapua.co.id – Pemerintah pusat terus mempercepat penanganan persoalan perumahan di Tanah Papua melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni yang dinilai semakin mendesak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menggulirkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua.

Menurut Tito, kebutuhan hunian layak di Papua masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian dengan kondisi kurang memadai.

Ia mengungkapkan, program yang disiapkan Kementerian PKP mencakup berbagai skema, mulai dari rumah subsidi hingga bedah rumah. Bahkan, untuk program RTLH saja, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan sedikitnya 21 ribu unit rumah di seluruh wilayah Papua.

“Ini merupakan langkah besar karena sebelumnya belum ada program perumahan dengan skala sebesar ini di Papua,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menilai, skema pembiayaan program tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat wilayah Papua terdiri dari enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota.

Dengan jumlah target mencapai puluhan ribu unit, beban anggaran di tingkat daerah dinilai akan sangat berat jika tidak didukung penuh oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program perumahan di Papua tidak hanya terbatas pada bedah rumah. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan serta pembangunan rumah bersubsidi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di sejumlah titik, termasuk di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.

“Program ini dirancang secara menyeluruh dan masif agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Maruarar.

Di sisi lain, Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan sektor perumahan di wilayahnya.

Ia menegaskan bahwa program tersebut mencakup peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta pembangunan sekitar 2.200 unit rumah tambahan di Papua.

Menurut Fakhiri, langkah ini menjadi bukti konkret perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong penataan kawasan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan,” ujarnya.