Warga Tolak Relokasi untuk Pengembangan RS Mathen Indey, Gubernur Papua Buka Ruang Dialog
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Rencana pengembangan Rumah Sakit Mathen Indey di Kota Jayapura memunculkan respons penolakan…
Thursday, 12 March 2026 - 10:01 WIT
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Inisiatif besar datang dari masyarakat adat di sekitar Danau Sentani. Kepala Suku Kampung Ayapo, Cornelis Deda, telah menyiapkan sekitar 30 hektare tanah adat untuk pembangunan rumah layak huni program pemerintah bagi masyarakat.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Pemerintah Provinsi Papua bahkan menyatakan siap menindaklanjuti hibah lahan tersebut dengan membangun kawasan permukiman baru bagi warga.

“Tanah seluas 30 hektare itu berada di dua wilayah (Yoka dan Yokiwa) yang berada di kawasan sekitar Danau Sentani, yang mana masing-masing memiliki luas 15 hektare,” ujar Deda di Kota Jayapura, Kamis (12/3/2026).
Dia mengatakan, tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat seharusnya memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.

“Kami sebagai pemilik hak ulayat ingin tanah ini dipakai untuk kepentingan masyarakat. Supaya anak-anak kami ke depan bisa hidup lebih baik dan memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.
Ia berharap pemanfaatan tanah adat tersebut dapat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh lahan untuk tempat tinggal.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melalui juru bicaranya, Rifai Darus, menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Kepala Suku Ayapo tersebut.
Menurutnya, inisiatif masyarakat adat ini menjadi contoh kolaborasi positif antara pemerintah dan pemilik hak ulayat dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi inisiatif Bapak Cornelis Deda yang telah menyiapkan tanah adat seluas 30 hektar untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rifai.

Ia menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti lahan itu dengan melakukan perencanaan pembangunan kawasan permukiman baru, termasuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain rumah, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan fasilitas pendukung seperti koperasi desa yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.
“Pemerintah siap mendukung dengan pembangunan rumah serta fasilitas dasar agar kawasan ini menjadi permukiman yang layak bagi masyarakat,” kata Rifai.
Pemerintah berharap langkah yang dilakukan masyarakat adat Kampung Ayapo ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Papua. Dukungan pemilik hak ulayat dinilai menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat. (***)
Posted in Pemerintahan
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Rencana pengembangan Rumah Sakit Mathen Indey di Kota Jayapura memunculkan respons penolakan…
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara…
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Gubernur Papua menegaskan komitmennya menghadirkan sistem transportasi modern dan ramah lingkungan sebagai…
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius Fakhiri memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun…
JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pelaksana…
Leave a Reply