Gubernur Papua Tekankan Renstra Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025–2029 tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal semata. Ia meminta agar Renstra benar-benar menjadi alat kerja yang konkret, terukur, dan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Selasa (20/1/2026).

Menurut Fakhiri, forum ini memiliki peran strategis karena menjadi wadah penyatuan arah dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam merancang pembangunan Papua untuk lima tahun ke depan. Ia menilai perencanaan yang baik akan menentukan apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Di sinilah kita memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi,” ujar Aryoko membacakan pesan gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Renstra harus menjadi turunan langsung dari visi pembangunan Papua 2025–2029, yakni Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah). Visi tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam arahannya, Fakhiri menyoroti sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian perangkat daerah. Di antaranya, kesesuaian Renstra dengan RPJMD Provinsi Papua, kebijakan nasional, serta program kabupaten dan kota agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

Selain itu, ia meminta agar target kinerja disusun secara tajam dan terukur, mulai dari indikator, sasaran program, hingga lokasi kegiatan. Fokus perencanaan juga harus diarahkan pada isu-isu strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan infrastruktur dasar dan kualitas layanan publik.