Kementan Gelar Evaluasi Cetak Sawah di Papua, Gubernur MDF : Jangan Sekedar Buka Lahan, Rakyat Harus Dapat Hasil

Jayapura , admediapapua.co.id – Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) evaluasi dan pembahasan addendum kontrak konstruksi program cetak sawah rakyat tahun 2026 di Swiss-Belhotel Jayapura, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Papua dan diikuti para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (MDF), yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta seluruh pihak yang terlibat dalam program strategis nasional ini. Ia menegaskan bahwa program cetak sawah tidak boleh dipandang sekadar sebagai proyek fisik pembukaan lahan.

“Program ini adalah bagian penting dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan di Tanah Papua. Ukuran keberhasilannya bukan hanya luas lahan yang dibuka, tetapi sejauh mana lahan tersebut produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Fakhiri.

Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian lahan, kualitas konstruksi, fungsi jaringan irigasi, hingga kesiapan petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi pembangunan yang berhenti pada tahap fisik tanpa memberikan dampak nyata terhadap produksi pangan.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data lapangan. Ia menegaskan bahwa addendum kontrak harus menjadi instrumen perbaikan, bukan sekadar formalitas administrasi.

“Addendum harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan, didukung data teknis yang kuat, dan benar-benar menjawab kebutuhan agar pekerjaan berkualitas dan tepat sasaran,” tegasnya.

Fakhiri juga menyoroti kondisi geografis Papua yang beragam, sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan. Ia mendorong perencanaan yang adaptif sesuai karakteristik wilayah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian, Hermanto, menjelaskan bahwa rakornas ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026 yang baru berjalan sekitar satu bulan sejak awal Agustus.

“Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi, serta berbagai kendala di lapangan, baik teknis maupun sosial,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa target nasional program cetak sawah mencapai 126.000 hektar, dengan Papua menjadi wilayah terbesar. Namun, setelah melalui proses addendum, target di Papua disesuaikan dari sekitar 61.000 hektar menjadi sekitar 15.000 hektar.

Lebih lanjut, Hermanto mengakui progres konstruksi saat ini masih rendah, yakni di kisaran 16 hingga 17 persen, jauh di bawah target yang seharusnya telah melampaui 50 persen pada pertengahan masa kontrak.

“Keterlambatan terjadi di hampir seluruh lokasi, dengan faktor utama keterbatasan alat berat yang tidak mencapai 50 persen dari komitmen kontrak, serta adanya kerusakan alat,” ungkapnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan harian terhadap progres pekerjaan, termasuk kesiapan alat dan tenaga operator. Peringatan akan diberikan secara berkala, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan kontrak bagi pelaksana yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Hermanto menegaskan bahwa addendum kontrak bukan bentuk kelonggaran, melainkan peringatan atau “lampu kuning” bagi seluruh pihak untuk segera mempercepat pekerjaan.

“Addendum adalah penyesuaian berbasis data dan fakta di lapangan agar target tetap tercapai tanpa melewati tahun anggaran,” tegasnya.

Melalui rakornas ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret, solusi terukur, serta pembagian tugas yang jelas guna memastikan program cetak sawah di Papua berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(***)