Papua Matangkan RKPD 2027, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,27 Persen

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus (Otsus).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Muflih Musa’ad, Saat ditemui awak media, Jumat (1/5/2026), menyampaikan bahwa seluruh tahapan awal perencanaan telah berjalan lancar dan partisipatif.

Menurut Muflih, forum Musrenbang menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga berbagai unsur masyarakat. Usulan program dan kegiatan yang masuk kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah pusat.

“Seluruh masukan dari daerah kita sinkronkan agar sejalan dengan program provinsi dan nasional, sehingga pembangunan berjalan terarah dan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil Musrenbang akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan, termasuk penentuan pagu anggaran berdasarkan prioritas urusan. Khusus untuk dana Otsus, pemerintah akan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, termasuk skema pendanaan berbasis persentase tertentu dan indikator teknis lainnya.

Dalam perencanaan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27 persen, meningkat dari capaian saat ini yang berada di kisaran 3,97 persen. Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan indikator makro lainnya, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan distribusi pendapatan.

RKPD 2027 dijadwalkan akan ditetapkan pada akhir Juni 2026, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran dan pembahasan bersama DPRP Papua.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Provinsi Papua berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami akan mendorong pembiayaan kreatif dan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah, agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal,” jelas Muflih.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi Papua yang selama ini masih bergantung pada belanja pemerintah.

“Ke depan, kita harus mendorong ekonomi masyarakat agar lebih produktif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga ditopang oleh kekuatan sektor riil,” pungkasnya.

Pemerintah berharap seluruh strategi tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Papua secara berkelanjutan.(***)