Waspada Penipuan! Pemprov Papua Tegaskan Seluruh Program Nasional Gratis bagi Masyarakat

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan peringatan keras bagi masyarakat untuk mewaspadai oknum-oknum yang melakukan pungutan liar dengan mencatut nama pemerintah. Penegasan ini muncul seiring dengan masifnya pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Bumi Cendrawasih yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, menyatakan bahwa seluruh proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dikerjakan secara resmi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memastikan tidak ada satu pun program yang membebankan biaya kepada warga.

“Pemerintah Provinsi Papua menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan pemerintah, itu adalah penipuan dan di luar tanggung jawab kami,” ujar Rifai Darus dalam keterangan persnya di Jayapura, Senin (16/3/2026).

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan program-program unggulan seperti pembangunan perumahan, pencetakan sawah, hingga penguatan koperasi dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal tanpa hambatan finansial bagi masyarakat kecil.

Rifai juga menjelaskan bahwa skema pembangunan di Papua saat ini mengedepankan sinergi yang sehat. Terkait penggunaan lahan, pemerintah mengapresiasi kerelaan masyarakat yang memberikan tanahnya secara sukarela demi kepentingan bersama.

“Prinsipnya sangat jelas yaitu lahan berasal dari masyarakat, pemerintah membangun melalui dinas terkait, dan hasil pembangunan itu dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk dikelola serta dinikmati manfaatnya,” tambahnya.

Guna menghindari praktik calo atau perantara nakal, Pemprov Papua mengimbau masyarakat untuk selalu berkoordinasi langsung dengan instansi teknis yang membidangi program tersebut melalui jalur komunikasi resmi yang disediakan:

• Sektor Perikanan: Dinas Perikanan.
• Perumahan & Permukiman: Dinas PUPR/PERA.
• Koperasi & Ekonomi Rakyat: Dinas Koperasi.
• Pertanian (Sawah, Jagung, Palawija): Dinas Pertanian.

Ditekankan lagi bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di atas program pembangunan Papua dan masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk indikasi pungutan liar kepada aparat penegak hukum atau kantor dinas setempat. [RED]