Pemprov Papua Siapkan Investasi Kontekstual yang Libatkan Masyarakat Adat

BIAK NUMFOR, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan konsep investasi kontekstual yang mengedepankan perlindungan masyarakat adat serta penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, mengatakan investasi di Papua tidak boleh meminggirkan masyarakat adat.

“Investasi Papua adalah investasi yang kontekstual. Investor masuk bukan untuk meninggalkan masyarakat, tetapi bersama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat,” kata Andry di Biak Numfor, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan, kebijakan investasi di Papua akan disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat asli Papua. “Tanah itu tidak dibeli, tanah itu tidak diambil alih. Itu yang menjadi perhatian Pak Gubernur,” ujarnya.

Menurut Andry, pemerintah provinsi saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan sektor perbankan untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat.

Ia mengatakan salah satu fokus utama adalah meningkatkan akses keuangan bagi petani dan pelaku usaha kecil melalui program pengembangan ekonomi daerah.

“Kita akan dorong bagaimana petani mendapatkan akses perbankan dan pendampingan terkait sistem perbankan,” katanya.

Andry menilai, pola bantuan langsung dari pemerintah tidak bisa terus dilakukan karena dinilai kurang berkelanjutan.

“Tidak semata-mata pemerintah harus kasih bantuan terus. Kalau masyarakat sudah mengenal perbankan dan bisa mandiri, itu lebih sustain,” ujarnya.

Selain akses pembiayaan, Pemprov Papua juga akan memperkuat komoditas unggulan di tiap daerah agar saling mendukung satu sama lain.

“Nanti masing-masing daerah punya komoditas unggulan yang saling mendukung dengan daerah lain,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga akan memberikan regulasi dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mematikan ruang usaha lokal.

“Pemerintah hadir memberi kebijakan dan proteksi, tapi tidak mematikan ekonomi masyarakat,” ujar Andry. (***)