Gubernur Papua Cari Solusi Beban ASN, Temui Wamen PANRB Bahas Penataan Birokrasi dan Pelayanan

Jakarta, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bertemu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Pertemuan tersebut membahas dampak pemekaran daerah terhadap tingginya beban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua, penataan kelembagaan, hingga percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Matius menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua saat ini adalah tingginya jumlah ASN pascapemekaran wilayah.

“Struktur ideal ASN di Provinsi Papua seharusnya sekitar 4.000 orang. Namun setelah pemekaran, kami masih memiliki sekitar 7.000 ASN. Kondisi ini menjadi beban belanja pegawai yang cukup besar bagi pemerintah daerah,” ujar Matius dalam release yang diterima admediapapua.co.id.

Menurutnya, besarnya belanja pegawai membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan program strategis lainnya, justru banyak terserap untuk membiayai gaji pegawai.

“Dana Otsus kita banyak terserap untuk membayar tenaga guru, tenaga kesehatan, dan belanja pegawai lainnya. Akibatnya ruang untuk membiayai program pembangunan menjadi semakin terbatas,” katanya.

Karena itu, Gubernur Papua meminta dukungan Kementerian PANRB agar persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

“Kami datang untuk menyampaikan bahwa beban ASN akibat pemekaran ini benar adanya. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sehingga kondisi fiskal Provinsi Papua tidak semakin terbebani,” ungkapnya.

Sebagai salah satu solusi, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pengalihan sebagian ASN ke instansi vertikal yang kini telah memiliki kantor wilayah di Papua, seperti Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Haji, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

“ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi vertikal akan kami dorong untuk bergabung di sana. Dengan begitu jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua dapat berkurang secara bertahap,” jelas Matius.

Selain itu, Pemprov Papua juga memilih tidak mengganti seluruh ASN yang memasuki masa pensiun.

“Setiap tahun ada sekitar 200 hingga 300 ASN yang pensiun. Kekurangan itu tidak semuanya akan kami isi kembali sehingga secara bertahap beban pegawai bisa berkurang,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Matius juga melaporkan rencana penataan organisasi perangkat daerah kepada pemerintah pusat. Salah satunya dengan memisahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari urusan perumahan agar pelaksanaan program menjadi lebih fokus.

“Program perumahan saat ini menjadi salah satu prioritas nasional sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Karena itu kami mengusulkan pemisahan kelembagaan agar pelayanan dan pembangunan lebih maksimal,” ujarnya.

Perubahan kelembagaan lainnya juga direncanakan pada sejumlah perangkat daerah, termasuk pengelolaan aset daerah. Namun, Matius menegaskan seluruh proses akan dilakukan secara bertahap dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar tidak mengganggu pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan.

Di bidang reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Papua juga berencana menghadirkan pusat pelayanan publik terpadu sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemerintahan di satu tempat dengan waktu yang lebih singkat.

“Kalau selama ini masyarakat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengurus pelayanan, ke depan kami berharap seluruh layanan dapat diselesaikan lebih cepat melalui satu pusat pelayanan terpadu,” tuturnya.

Selain itu, program dialog langsung antara gubernur dengan masyarakat juga akan kembali diaktifkan secara berkala sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin masyarakat bisa menyampaikan langsung keluhan maupun aspirasinya kepada gubernur dan wakil gubernur. Dari situ kami bisa segera memerintahkan perangkat daerah untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Matius.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua juga akan melibatkan kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi.

“Kami ingin reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan berbagai pembenahan setelah kembali ke Papua,” pungkasnya.(…)