Gubernur Papua Ikuti Rakor Penguatan Program MBG, Pemda Diminta Perkuat Pengawasan

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius Fakhiri mengikuti Rapat Koordinasi Khusus penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (13/8/2026).

Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti secara daring oleh para kepala daerah seluruh Indonesia. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan MBG berjalan efektif, tepat sasaran, aman, berkualitas, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, BGN turut memperkenalkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi.

Penguatan edukasi gizi di daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong berkolaborasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi, keamanan pangan, serta tujuan pelaksanaan MBG.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengubah paradigma masyarakat terhadap program MBG sekaligus memperkuat dukungan di lapangan. Salah satu fokusnya adalah menjadikan MBG sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan pada 13 Agustus 2026, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan pelaksanaan MBG, memberikan edukasi mengenai gizi dan keamanan pangan, menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendukung penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG.

Pemda juga didorong mendukung kelancaran rantai pasok bahan pangan lokal maupun olahan, pemutakhiran data penerima manfaat, hingga memastikan pengelolaan sisa makanan dan limbah SPPG berjalan dengan baik.

Rakor tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Bagi Papua, penguatan koordinasi tersebut menjadi penting untuk memastikan implementasi MBG dapat berjalan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(***)