Gubernur MDF Minta Dapur SPPG Ikuti Standar BGN untuk Cegah Kasus Terulang

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF meminta seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua menjalankan pengelolaan makanan sesuai standar dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur MDF menyusul kejadian di Depapre yang menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta peristiwa tersebut dijadikan bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi di Papua.

“Standarisasi, petunjuk teknis, dan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan harus dipenuhi oleh setiap pengelola dapur,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Kamis (13/8/2023).

Menurut dia, penerapan standar operasional prosedur (SOP) sangat penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan kebutuhan gizi.

Pengawasan, kata MDF, harus dilakukan secara menyeluruh sejak pemilihan dan pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan dan memasak, hingga makanan didistribusikan kepada masyarakat.

“Semua tahapan harus diperhatikan. Ini menjadi evaluasi bersama supaya kejadian seperti di Depapre tidak terulang lagi,” ujarnya dalam rilis yang diterima admediapapua.co.id.

Selain aspek keamanan pangan, MDF juga meminta pengelola SPPG memprioritaskan penggunaan bahan pangan yang dihasilkan masyarakat lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan di Papua.

Ia menilai program pemenuhan gizi tidak semata-mata bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Hal tersebut, lanjut MDF, sejalan dengan arahan Presiden agar program pemenuhan gizi turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan produk lokal.

Gubernur MDF mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar tidak menjadikan program tersebut sebagai sarana mengejar keuntungan semata.

“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kepentingan dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi yang utama,” ujarnya.

Dengan penerapan standar BGN secara konsisten dan pengawasan yang lebih ketat, Pemprov Papua berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)