DPR Papua Sahkan 4 Raperda, Gubernur MDF Soroti WTP dan Serapan Anggaran 96,58 Persen

JAYAPURA ,admediapapua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi menutup Rapat Paripurna ke-14 Tahun 2026 setelah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Penutupan rapat paripurna ditandai dengan penyampaian Pidato Pendapat Akhir Gubernur Papua, Matius D. Fakhir, di Jayapura, Jumat (21/8/2026).

Empat regulasi yang disetujui terdiri atas tiga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan satu Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus).

Keempat regulasi tersebut mencakup Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperdasus Perubahan atas Perdasus Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Raperdasi Perubahan Kedua atas Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperdasi tentang Pencabutan Perdasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam pidato akhirnya, Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada DPRP atas kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembahasan sejumlah regulasi tersebut.

Ia juga menyoroti kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua sepanjang Tahun Anggaran 2025. Di tahun pertamanya memimpin Papua, pemerintah provinsi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp2,358 triliun atau 97,95 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp2,408 triliun.

Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp2,833 triliun atau 96,58 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 yang berada pada level 89,34 persen.

Fakhiri juga menyebutkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp55,83 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp486,18 miliar.

Menurutnya, penurunan SiLPA tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penyerapan anggaran semakin efektif. Namun, Fakhiri menegaskan tingginya serapan anggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian administratif.

“Kami sependapat dengan catatan kritis DPR Papua bahwa tingginya serapan belanja harus diukur dari hasil pembangunan substantif, bukan sekadar administratif,” tegas Fakhiri.

Ia memastikan belanja daerah akan diarahkan secara proporsional untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP), melalui sektor-sektor pelayanan dasar dan program pembangunan prioritas.

Dana Cadangan Ditata, Kelembagaan Otsus Diperkuat

Selain pertanggungjawaban APBD, salah satu poin penting dalam paripurna tersebut adalah pencabutan Perdasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.

Fakhiri mengatakan pencabutan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI sekaligus bagian dari penataan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Sisa dana cadangan yang masih tersedia akan dicairkan secara tertib dari kas cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan yang sah untuk mendukung program prioritas, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan dasar.

“Kebijakan ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua,” ujar Fakhiri.

Di sisi lain, perubahan regulasi mengenai perangkat daerah diarahkan untuk menyesuaikan kelembagaan dengan dinamika pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Perubahan Perdasus Nomor 17 Tahun 2023 dan Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 antara lain menyasar penguatan fungsi pelayanan publik di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah.

Pemerintah provinsi juga menyiapkan aturan transisi untuk menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi organisasi maupun jabatan selama proses penataan kelembagaan.

Kejar PAD, Tertibkan Aset Rp17,60 Triliun

Dalam pidatonya, Fakhiri turut merespons sorotan fraksi-fraksi DPRP mengenai masih tingginya ketergantungan Papua terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Pemprov Papua, kata dia, menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi, intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan, hingga peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Papua sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Selain PAD, pemerintah juga mendapat pekerjaan rumah dalam penataan aset daerah. Hingga 31 Desember 2025, nilai aset daerah tercatat mencapai Rp17,60 triliun, dengan aset tetap sebesar Rp11,10 triliun.

Pemprov Papua berkomitmen mempercepat inventarisasi dan penertiban administrasi aset, termasuk aset transisi setelah pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Fakhiri menegaskan seluruh catatan, rekomendasi dan masukan DPRP akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi DPR Papua secara sungguh-sungguh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya.(***)