Anggaran Terbatas, AHY Tegaskan Papua Tetap Jadi Prioritas Pembangunan

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan wilayah yang luas, pemerintah menegaskan Papua tetap membutuhkan keberpihakan agar ketimpangan infrastruktur dan konektivitas dapat terus dikurangi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Hal itu disampaikan AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua bersama para pimpinan daerah se-Tanah Papua di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).

Menurut AHY, kebutuhan pembangunan di Papua sangat besar. Infrastruktur jalan, misalnya, harus menjangkau wilayah yang membentang luas dengan kondisi geografis yang tidak mudah. Namun, kemampuan fiskal pemerintah tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan.

“Kita paham semua berharap ada alokasi anggaran yang lebih mencukupi dan memadai. Namun, memang selalu ada keterbatasan fiskal. Itulah mengapa harus ada daftar prioritas,” ujar AHY.

Karena itu, pemerintah akan mendorong pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penentuan prioritas tersebut menjadi penting mengingat pembangunan tidak hanya dilakukan di Papua, tetapi juga harus menjawab kebutuhan berbagai wilayah di Indonesia.

Meski demikian, AHY menegaskan keterbatasan fiskal tidak berarti kebutuhan Papua diletakkan pada posisi yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tantangan wilayahnya.

“Memang semua membutuhkan, tetapi harus ada keberpihakan untuk membangun dan mempercepat pembangunan di Papua,” tegasnya.

Konektivitas Jadi Kunci

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua membahas kebutuhan pembangunan secara lebih terintegrasi.

Pertemuan dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, para gubernur dan penjabat gubernur dari enam provinsi di Tanah Papua, serta jajaran bupati dan wali kota dari 42 kabupaten/kota.

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur Papua tidak dapat dilakukan secara parsial. Konektivitas harus dibangun sebagai satu kesatuan, baik antarprovinsi, antarkabupaten/kota, maupun hingga distrik dan kampung.

“Hari ini kita menyatukan visi, misi, dan langkah konkret untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Papua terintegrasi dengan baik—mulai dari antarprovinsi, antarkabupaten/kota, hingga ke tingkat distrik dan kampung,” katanya.

Persoalan geografis menjadi salah satu tantangan terbesar. Sejumlah wilayah, terutama kawasan pegunungan, masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.

Pemerintah karena itu berkomitmen melanjutkan pembangunan dan penyambungan ruas-ruas strategis Trans-Papua untuk memperkuat integrasi antarwilayah.

Namun, pembangunan konektivitas Papua tidak hanya mengandalkan jalan. Pemerintah juga mendorong penguatan transportasi udara melalui penerbangan perintis serta transportasi laut untuk mendukung distribusi logistik antarpelabuhan.

Penguatan berbagai moda transportasi tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang sekaligus membantu menekan tingginya biaya logistik di wilayah pedalaman.

Tak Hanya Jalan dan Jembatan

Pemerintah juga menegaskan pembangunan Papua tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah jembatan yang tersambung.

Kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian penting dari agenda percepatan pembangunan. AHY menyebut air bersih, perumahan layak, sanitasi, drainase, dan listrik sebagai infrastruktur yang secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat.

“Terkait dengan infrastruktur dasar, selain jalan, air bersih, kemudian juga perumahan yang layak, sanitasi, drainase, listrik, dan lain sebagainya, itu semua diharapkan kalau sudah bisa diperbaiki kondisinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia di Papua.

Program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas puskesmas, hingga rumah sakit disebut menjadi bagian dari upaya tersebut.

“Sektor pendidikan dan kesehatan juga akan diutamakan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan juga puskesmas dan rumah sakit,” kata AHY.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan publik. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai layanan dasar lainnya.

Persoalan Lahan dan Tanah Adat

Di tengah percepatan pembangunan, pemerintah juga menghadapi persoalan tata ruang dan legalitas lahan.

AHY menekankan pentingnya penyelesaian aspek tersebut, termasuk terkait tanah adat, agar pembangunan tidak terhambat persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.

Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sebagai satu tim untuk mencari solusi atas berbagai persoalan birokrasi maupun teknis yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena karakteristik pembangunan di Papua berbeda dengan wilayah lain, terutama karena faktor geografis, sosial, serta keberadaan tanah adat.

Pembangunan Tak Boleh Merusak Lingkungan

Percepatan pembangunan juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

AHY menegaskan pemerintah tidak ingin mengejar pembangunan dengan mengorbankan kelestarian alam Papua. Pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat.

“Pembangunan di Papua harus terus kita kejar untuk mengejar ketertinggalan. Namun, eksploitasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan dengan cara merusak lingkungan,” tegasnya.

AHY menekankan prinsip pemerintah adalah menjaga dan memuliakan Tanah Papua sekaligus memastikan kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Prinsip kita adalah memuliakan tanah Papua dan memanfaatkan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” lanjutnya.

Fakhiri: Infrastruktur Harus Jadi Game Changer

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Fakhiri, pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah merupakan fondasi penting untuk mempercepat perubahan di Tanah Papua.

“Kami harapkan pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi game changer percepatan pembangunan di Tanah Papua, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat Papua,” ujar Fakhiri.

Fakhiri juga memaparkan sejumlah kerangka strategi pengembangan wilayah untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Strategi tersebut mencakup percepatan konektivitas, pemerataan layanan dasar, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, serta penerapan kebijakan afirmatif dan keberpihakan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan tata kelola serta sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan Provinsi Papua.

Pengembangan kawasan perbatasan dan pengelolaan urbanisasi juga menjadi bagian dari kerangka pengembangan wilayah yang disampaikan Fakhiri.

Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Papua bukan semata persoalan besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana sumber daya yang tersedia diarahkan pada kebutuhan yang paling strategis.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah pusat dan daerah kini dituntut memastikan setiap prioritas pembangunan benar-benar mampu memperkuat konektivitas, membuka akses layanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di Tanah Papua.(***)