Gubernur MDF Bongkar 7 Masalah Besar Papua: Ketimpangan hingga Konektivitas Jadi Sorotan

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memaparkan tujuh isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua dalam percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah di Tanah Papua.

Paparan tersebut disampaikan Fakhiri dalam Rapat Koordinasi tentang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua di Jayapura, Jumat, 18 September 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk menyamakan pandangan mengenai kondisi, tantangan dan arah kebijakan pembangunan Papua.

Dalam sambutannya, Fakhiri menilai forum tersebut memiliki arti penting karena menjadi ruang untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Forum ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua untuk menyamakan pandangan mengenai kondisi, tantangan, serta arah kebijakan infrastruktur dan pengembangan wilayah Papua ke depan.”

Fakhiri mengatakan Papua saat ini menghadapi perubahan wilayah pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam paparannya, ia menyebut jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua berubah dari 29 menjadi sembilan kabupaten/kota.

Arah pembangunan Papua, lanjutnya, mengacu pada RPJPD Provinsi Papua 2025–2045 yang bertumpu pada pembangunan Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan agroindustri.

Sementara untuk periode 2025–2029, pembangunan Papua diarahkan melalui visi Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni atau Papua CERAH.

Tujuh Persoalan Strategis

Menurut Fakhiri, terdapat tujuh persoalan utama yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pertama, ketimpangan antarwilayah dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Kesenjangan pembangunan masih terlihat antara kawasan pedalaman, pesisir dan perkotaan.

Kedua, akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. Distribusi sekolah, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan dan tenaga medis dinilai masih belum merata.

Ketiga, perlindungan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat. Fakhiri menyebut sebagian besar tanah di Papua belum dilakukan pemetaan hak ulayat dan belum terintegrasi secara legal ke dalam rencana tata ruang.

Keempat, keterbatasan konektivitas antarwilayah. Kondisi geografis Papua dengan pegunungan tinggi, lembah terjal dan daerah aliran sungai yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses antarkabupaten, distrik dan kampung.

Kelima, tingginya potensi rawan bencana. Papua berada pada zona pertemuan lempeng tektonik aktif sehingga memiliki potensi gempa bumi yang sewaktu-waktu dapat memicu tsunami.

Keenam, lambatnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, baik kawasan agropolitan, perbatasan, industri dan jasa maupun pariwisata.

Ketujuh, belum meratanya pembangunan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Fakhiri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong oleh sektor sumber daya alam skala besar belum sepenuhnya memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat Papua.

“Pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong sektor sumber daya alam skala besar belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.”

Usulan Tujuh Arah Kebijakan

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Pemprov Papua mengusulkan tujuh arah kebijakan pengembangan wilayah yang diharapkan dapat dikoordinasikan dan disinergikan bersama pemerintah pusat.

Kebijakan pertama adalah percepatan konektivitas dan pengurangan ketimpangan antarwilayah melalui penguatan sistem transportasi antarmoda.

Kedua, pemerataan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, termasuk melalui Kartu Pelajar Cerdas (PACE), Kartu Mahasiswa Cerdas (MACE) dan Kartu Kesehatan Bumil Menyusui (KASIH) serta kebijakan afirmasi bagi wilayah tertinggal.

Ketiga, pengembangan pusat pertumbuhan baru dengan memperkuat keterkaitan ekonomi hulu dan hilir melalui klaster pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pembangunan pasar rakyat modern.

Keempat, kebijakan afirmatif dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua, termasuk peningkatan kemampuan menghasilkan nilai tambah komoditas unggulan lokal dan penguatan UMKM lokal.

Kelima, penguatan tata kelola serta sinergi pendanaan pemerintah dan Provinsi Papua melalui peningkatan kapasitas, akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi penyelenggaraan Otonomi Khusus.

Keenam, peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan peningkatan pelayanan dasar.

Ketujuh, pengelolaan urbanisasi dengan memastikan tata guna lahan yang berkelanjutan, pengendalian kerusakan lingkungan, penyediaan rumah layak huni serta infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

Infrastruktur Jadi Penggerak Percepatan Pembangunan

Fakhiri berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dukungan konkret dan terintegrasi dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait.

“Kami berharap, Pemerintah mendukung melalui Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Bapak Menko dengan langkah-langkah konkret dan terintegrasi, sehingga percepatan pembangunan wilayah Papua dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Papua khususnya Masyarakat asli Papua.”

Menurut Fakhiri, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membuka akses, mengurangi kesenjangan dan mempercepat pertumbuhan wilayah.

“Kami harapkan pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi Game Changer percepatan pembangunan di Tanah Papua.”

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Fakhiri berharap agenda pembangunan Papua dapat berjalan lebih terarah dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.(***)