100 Hari Kerja Pemerintah Provinsi Papua Fokus Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Jayapura, admediapapua.com – Dalam 100 hari pertama masa kerja, Pemerintah Provinsi Papua memfokuskan kebijakan dan program pada penataan fondasi pemerintahan, penguatan stabilitas daerah, serta percepatan pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat Papua.

Salah satu fokus utama pada periode ini adalah stabilisasi pemerintahan dan konsolidasi birokrasi. Konsolidasi seluruh perangkat daerah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada sektor pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Papua mengedepankan pendekatan berbasis kemanusiaan, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin keselamatan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Penguatan sinergi ini bertujuan menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif sebagai prasyarat utama pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan konektivitas antarwilayah, khususnya melalui pengembangan transportasi darat dan laut. Penguatan konektivitas tersebut diharapkan mampu membuka akses wilayah terpencil, menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, Pemerintah Provinsi Papua membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat melalui audiensi serta penyerapan aspirasi publik secara berkelanjutan.

Pada sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua memperkuat ekonomi rakyat dan UMKM berbasis potensi lokal, antara lain sektor perikanan, pertanian, hasil hutan non-kayu, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal Papua.

Pemerintah Provinsi Papua juga melakukan penataan dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara bertahap untuk meningkatkan kinerja usaha dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, pendataan, penertiban, dan pengamanan aset daerah terus dilakukan guna mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan bernilai ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di wilayah Papua, dengan memastikan setiap program berjalan aman, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan daerah dan kearifan lokal masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua akan terus mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah, memperluas layanan kesehatan dan pendidikan hingga ke kampung-kampung, memperkuat ekonomi rakyat dan UMKM lokal, serta melanjutkan reformasi birokrasi, penataan BUMD, dan optimalisasi aset daerah.