Gubernur MDF tegaskan Tanah Masyarakat Adat di Senggi Tak Akan Diambil Pemerintah

AD Media Papua - Jurnalis

Monday, 07 September 2026 - 11:06 WIT

Senggi, — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan tanah masyarakat adat yang digunakan dalam program cetak sawah rakyat (CSR) di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan diambil alih pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana pada lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

Fakhiri mengatakan, program pemerintah, termasuk pembukaan sawah, tidak mengubah status kepemilikan tanah masyarakat adat.

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” kata Fakhiri di hadapan masyarakat.

Ia meminta jajaran Dinas Pertanian, pemerintah distrik, hingga pemerintah kampung menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut dia, pemerintah hadir untuk membantu membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian, bukan mengambil hak atas tanah.

Fakhiri bahkan meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan keberatan apabila terjadi persoalan terkait batas atau kepemilikan lahan.

“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.

Ia juga meminta persoalan irisan atau tumpang tindih pemetaan lahan yang sempat terjadi diselesaikan dengan baik bersama masyarakat adat.

Fakhiri berharap kepastian kepemilikan tanah tersebut membuat masyarakat semakin percaya diri mengelola sawah yang telah dibangun pemerintah.

Ia menegaskan, sawah yang dibuka melalui program tersebut pada akhirnya tetap menjadi bagian dari aset produktif masyarakat. (***)

Post Views: 5

Gubernur Papua mengucapkan Hari Buruh tahun 20206

Berita Terkait

September 7, 2026

Gubernur MDF Benahi BUMD Papua, Jamkrida Disiapkan Jadi Motor Peningkatan PAD

Jayapura – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha…

September 7, 2026

Gubernur MDF Lantik Komisaris–Direksi Jamkrida, Tegaskan 5 Agenda Besar untuk Perkuat UMKM Papua

Jayapura ,Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, resmi melantik Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua di Gedung Negara, Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (7/9/2026). Dalam sambutannya, Fakhiri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni jabatan, melainkan amanah besar untuk membawa Jamkrida Papua memasuki fase baru yang lebih profesisional, sehat, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Ia menyebut Jamkrida sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Jamkrida tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan daerah yang nyata,” tegasnya. Untuk itu, Gubernur memberikan lima arahan utama kepada jajaran yang baru dilantik. Pertama, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kedua, menjadikan rencana bisnis 2026 sebagai kontrak kerja yang terukur dan berbasis target. Ketiga, meningkatkan kinerja dan kesehatan perusahaan secara prudent dengan menjaga kualitas portofolio, likuiditas, serta efisiensi. Keempat, memperkuat orientasi pada UMKM melalui sinergi dengan perbankan, termasuk Bank Papua, serta pemerintah kabupaten/kota dan lembaga pembiayaan. Kelima, membangun sistem manajemen modern berbasis data dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Fakhiri juga menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, BUMD tidak boleh menjadi beban bagi APBD. Sebaliknya, harus mampu menciptakan nilai ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Kepada Dewan Komisaris, ia meminta agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, objektif, dan independen. Sementara kepada Direksi, ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berorientasi hasil. Selain itu, Gubernur meminta jajaran direksi dan komisaris segera menjalankan program kerja 100 hari pertama, yang meliputi konsolidasi tata kelola, evaluasi keuangan, penguatan manajemen risiko, peningkatan penjaminan UMKM, hingga strategi peningkatan laba dan kontribusi terhadap daerah. “Ukuran keberhasilan bukan lamanya menjabat, tetapi apa yang dihasilkan. Saya minta bekerja dengan integritas, disiplin, dan memberikan manfaat nyata bagi Papua,” ujarnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan transformasi Jamkrida Papua dalam mendukung visi Pem rintah Provinsi Papua menuj Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.(***)