Gubernur MDF Minta Warga Adat Kelola Sendiri Tanah dan Sawah, Jangan Disewakan

AD Media Papua - Jurnalis

Monday, 07 September 2026 - 11:24 WIT

Senggi,— Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta masyarakat adat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, mengelola sendiri tanah dan sawah yang dikembangkan melalui program cetak sawah rakyat (CSR).

Fakhiri mengatakan, masyarakat adat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ia mengingatkan agar tanah yang dimiliki tidak disewakan atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Pesan itu disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana pada lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Sawah juga ini milik masyarakat adat, masyarakat yang ada. Kalau ada kelompok petani, silakan dikelola,” kata Fakhiri.

Menurut dia, pemerintah hanya membantu membuka dan membangun lahan pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. Kepemilikan tanah tetap berada di tangan masyarakat adat.

Fakhiri juga meminta kepala suku dan pemilik hak ulayat memastikan batas atau patok tanah mereka jelas sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Ia mendorong masyarakat Papua untuk tidak hanya menjadi pemilik lahan, tetapi ikut menggarap dan menikmati manfaat ekonomi dari hasil pertanian.

Sementara itu, warga pendatang atau transmigran yang memiliki pengalaman bertani diharapkan dapat membantu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Papua.

“Jangan sampai masyarakat hanya punya tanah, tetapi orang lain yang mengelola dan menikmati hasilnya,” ujarnya.

Fakhiri berharap pengembangan sawah di Senggi dapat membuka lapangan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan Papua. (***)

Post Views: 4

Gubernur Papua mengucapkan Hari Buruh tahun 20206

Berita Terkait

September 7, 2026

Gubernur MDF Benahi BUMD Papua, Jamkrida Disiapkan Jadi Motor Peningkatan PAD

Jayapura – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha…

September 7, 2026

Gubernur MDF Lantik Komisaris–Direksi Jamkrida, Tegaskan 5 Agenda Besar untuk Perkuat UMKM Papua

Jayapura ,Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, resmi melantik Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua di Gedung Negara, Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (7/9/2026). Dalam sambutannya, Fakhiri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni jabatan, melainkan amanah besar untuk membawa Jamkrida Papua memasuki fase baru yang lebih profesisional, sehat, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Ia menyebut Jamkrida sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Jamkrida tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan daerah yang nyata,” tegasnya. Untuk itu, Gubernur memberikan lima arahan utama kepada jajaran yang baru dilantik. Pertama, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kedua, menjadikan rencana bisnis 2026 sebagai kontrak kerja yang terukur dan berbasis target. Ketiga, meningkatkan kinerja dan kesehatan perusahaan secara prudent dengan menjaga kualitas portofolio, likuiditas, serta efisiensi. Keempat, memperkuat orientasi pada UMKM melalui sinergi dengan perbankan, termasuk Bank Papua, serta pemerintah kabupaten/kota dan lembaga pembiayaan. Kelima, membangun sistem manajemen modern berbasis data dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Fakhiri juga menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, BUMD tidak boleh menjadi beban bagi APBD. Sebaliknya, harus mampu menciptakan nilai ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Kepada Dewan Komisaris, ia meminta agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, objektif, dan independen. Sementara kepada Direksi, ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berorientasi hasil. Selain itu, Gubernur meminta jajaran direksi dan komisaris segera menjalankan program kerja 100 hari pertama, yang meliputi konsolidasi tata kelola, evaluasi keuangan, penguatan manajemen risiko, peningkatan penjaminan UMKM, hingga strategi peningkatan laba dan kontribusi terhadap daerah. “Ukuran keberhasilan bukan lamanya menjabat, tetapi apa yang dihasilkan. Saya minta bekerja dengan integritas, disiplin, dan memberikan manfaat nyata bagi Papua,” ujarnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan transformasi Jamkrida Papua dalam mendukung visi Pem rintah Provinsi Papua menuj Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.(***)