Tinjau Sekolah Rakyat di Jayapura, AHY Tegaskan Komitmen Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura di Satuan Pelayanan (Satpel) Balai Latihan Kerja (BLK) Jayapura, Papua, Jumat (18/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda AHY untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas pendidikan sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur pendukung program Sekolah Rakyat di Papua berjalan sesuai sasaran.

Dalam kunjungan itu, AHY didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Pj. Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, Bupati Jayapura Yunus Wonda, serta sejumlah pejabat terkait.

AHY tidak hanya meninjau fasilitas yang digunakan para siswa, tetapi juga menyempatkan diri menyapa peserta didik dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, termasuk siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 29.

Menurut AHY, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut, kata dia, diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

«“Sekolah Rakyat ini merupakan program mendasar yang didedikasikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Ketika keluarga kurang mampu tidak memiliki kapasitas untuk menyekolahkan putra-putrinya, negara harus hadir,” tegas AHY.»

Ia menjelaskan, pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Papua dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, kegiatan pendidikan masih memanfaatkan fasilitas yang tersedia di balai vokasi.

Dalam jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan kompleks Sekolah Rakyat Terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan.

Kompleks tersebut dirancang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas pendukung kehidupan siswa, mulai dari asrama, ruang makan, sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, basket dan voli, ruang rekreasi, hingga rumah susun bagi tenaga pendidik.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di tiga wilayah di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Biak Numfor.

Untuk pembangunan di Kota Jayapura, progres fisik yang disampaikan dalam peninjauan tersebut telah mencapai sekitar 4–5 persen.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat Terintegrasi di Papua diproyeksikan mampu menampung hingga sekitar 2.500 siswa dengan jenjang pendidikan yang mencakup 36 rombongan belajar (rombel) SD, 18 rombel SMP dan 18 rombel SMA.

Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura sendiri telah berjalan sebagai satuan pendidikan untuk jenjang SD dan SMP. Data pendidikan pemerintah per 18 September 2026 mencatat 42 peserta didik pada jenjang SD dan 43 peserta didik pada jenjang SMP.

AHY meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Papua ikut mengawal pelaksanaan program tersebut. Pengawasan diperlukan agar pembangunan berjalan tepat waktu, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan Papua harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan konektivitas jalan, tetapi juga dengan memperkuat infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” kata AHY dalam agenda kerjanya di Papua.

Dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih terpadu, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus membuka akses yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak.(***)