Matius Fakhiri: Provinsi di Tanah Papua Harus Saling Menopang Pembangunan

Mimika, admediapapua.co.id – Matius D Fakhiri menegaskan pentingnya pertemuan para kepala daerah di Tanah Papua sebagai wadah memperkuat sinergi pembangunan dan menyatukan pandangan terkait persoalan strategis daerah, khususnya mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) dan kondisi fiskal daerah pasca pemekaran provinsi.

Hal itu disampaikan Matius Fakhiri saat menghadiri pertemuan kepala daerah se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting bagi para gubernur dan bupati untuk berbagi pengalaman serta membahas program-program pembangunan yang dapat dijalankan bersama di masing-masing daerah.

“Pertemuan di daerah ini, di sekitar Papua, sangat baik. Setiap kepala daerah dan para bupati bisa berkumpul, sharing tentang bagaimana program-program yang bisa dilakukan di setiap daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Matius menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait dana Otsus. Pemerintah Provinsi Papua, kata dia, berharap adanya revisi terhadap Undang-Undang Otsus agar pengelolaan anggaran memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak mudah terdampak kondisi fiskal nasional.

“Kami berharap revisi undang-undang itu dilakukan supaya muatan-muatan penting terkait Otsus bisa diakomodasi dengan baik di dalam regulasi,” katanya.

Ia menjelaskan, ketergantungan terhadap kondisi fiskal nasional dapat berdampak langsung pada transfer anggaran ke daerah. Karena itu, menurutnya, dana Otsus perlu mendapatkan kepastian yang lebih kuat dalam sistem keuangan negara.

“Kalau tergantung kondisi fiskal nasional, ketika situasi bangsa dan negara tidak normal maka akan berdampak juga pada daerah. Karena itu kami berharap ada kepastian yang lebih kuat terhadap dana Otsus,” tegasnya.

Selain membahas Otsus, Gubernur Papua juga menyoroti kondisi fiskal Provinsi Papua setelah terbentuknya sejumlah provinsi baru di Tanah Papua. Ia menyebut Provinsi Papua kini tidak lagi memperoleh alokasi dana bagi hasil dari sektor tambang seperti sebelumnya.

“Dengan sudah ada provinsi baru, kami tidak lagi mendapatkan alokasi dana berkaitan dengan tambang. Ini sangat dirasakan oleh Provinsi Papua,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong agar dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam dapat dibagikan secara merata kepada seluruh provinsi di Tanah Papua, bukan hanya kepada daerah penghasil.

“Alangkah baiknya kalau hasil tambang atau sumber daya yang ada di Papua bisa dibagi kepada semua provinsi yang ada di Tanah Papua, supaya kita saling menopang,” katanya.

Matius juga menekankan pentingnya kerja sama antarprovinsi dalam membangun Papua secara menyeluruh, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dan transportasi.

“Semua provinsi yang hadir harus melihat ke depan dengan tantangan masing-masing. Kami harus melangkah membawa kebaikan bagi Tanah Papua,” tutupnya.(***)