Gubernur Papua Desak Dana Otsus Dikunci dalam UU pada Forum Strategis di Mimika

Mimika, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan sejumlah aspirasi penting kepada pemerintah pusat dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026). Dalam forum tersebut, Matius menegaskan pentingnya penguatan regulasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar pembangunan di Tanah Papua memiliki kepastian jangka panjang.

Dalam penyampaiannya, Matius Fakhiri menilai pengelolaan dana Otsus selama ini belum sepenuhnya memberikan jaminan yang kuat bagi daerah. Karena itu, ia meminta agar revisi Undang-Undang Otsus nantinya dapat mengunci alokasi dana Papua secara permanen dalam regulasi negara.

“Kami berharap dalam perubahan Undang-Undang Otsus, dana Papua benar-benar dikunci dalam regulasi, sehingga situasi fiskal nasional seperti apa pun, Papua tetap aman,” ujar Matius.

Mantan Kapolda Papua itu juga menyoroti keterlambatan transfer anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir Papua.

“Kami hadir di sini membawa harapan masyarakat Papua. Jangan sampai pertemuan ini hanya menjadi catatan sejarah tanpa implementasi nyata,” katanya.

Forum yang dihadiri perwakilan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur DPR Papua itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat asli Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Matius meminta pemerintah pusat memberikan kepercayaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengawal program pembangunan sesuai karakteristik wilayah Papua.

“Berikan kepercayaan kepada gubernur dan bupati untuk mengawal program-program pembangunan sesuai situasi lokal di Papua. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti di daerah lain,” ujarnya.

Menurutnya, besarnya anggaran yang selama ini dialokasikan ke Papua belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena banyak proyek pembangunan justru dikerjakan pihak luar daerah.

“Puluhan triliun anggaran turun ke Papua, tetapi masyarakat di kampung-kampung belum merasakan dampaknya secara langsung,” kata Matius.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan pembangunan nyata, bukan sekadar janji atau angka-angka anggaran di atas kertas.

“Papua tidak membutuhkan janji-janji. Yang dibutuhkan masyarakat adalah program nyata yang bisa langsung dirasakan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Matius juga mengapresiasi langkah Presiden yang disebut telah mengembalikan sebagian dana yang menjadi hak masyarakat Papua. Namun, ia meminta agar polemik terkait pengelolaan dana Otsus tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengembalikan dana yang memang menjadi hak orang Papua,” ujarnya.

Selain isu pembangunan, para kepala daerah Papua juga mengusulkan penambahan keterwakilan orang asli Papua di DPR dan DPRD agar aspirasi masyarakat Papua semakin kuat dalam proses pengambilan kebijakan nasional maupun daerah.

“Kami ingin keterwakilan Papua diperkuat supaya suara masyarakat Papua benar-benar didengar,” kata Matius.

Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Mimika tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua.(***)