Gubernur Papua Dorong Layanan Pertanahan Mudah, Cepat, dan Berintegritas

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Fakhiri usai menghadiri peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2026 di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Kamis (24/9/2026).

Fakhiri berharap berbagai inovasi layanan yang dikembangkan ATR/BPN dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.

“Harapan kami, layanan yang dilakukan secara terus-menerus ini memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan murah bagi seluruh masyarakat,” ujar Fakhiri dalam rilis yang diterima admediapapua.co.id.

Ia juga mengapresiasi program layanan pertanahan yang memungkinkan petugas turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, model pelayanan seperti itu perlu terus dikembangkan karena dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah tanpa harus selalu mendatangi kantor pertanahan.

Fakhiri menegaskan, peningkatan pelayanan harus dibarengi dengan integritas aparatur. Ia meminta jajaran ATR/BPN menjalankan tugas secara maksimal dan konsisten sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Layanan-layanan seperti ini harus dilakukan secara maksimal. Ini tugas dan tanggung jawab kita,” katanya.

Perlindungan Hak Masyarakat Papua

Dalam konteks Papua, Fakhiri menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan tanah masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap kewenangan yang dimiliki Papua dapat mendukung upaya perlindungan terhadap tanah masyarakat, termasuk tanah adat.

Menurut Fakhiri, apabila pengelolaan pertanahan dapat dilakukan secara terpadu dan baik, setiap bidang tanah di Papua dapat terlindungi sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.“Setiap jengkal tanah yang ada di Papua ini bisa diproteksi dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua akan mendukung dan mematuhi ketentuan serta proses yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, sepanjang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Fakhiri juga menyoroti pentingnya pengembangan layanan sertifikasi tanah sebagai instrumen untuk melindungi kepemilikan masyarakat.

Ia mengaku melihat perkembangan layanan sertifikasi yang menjangkau wilayah perairan dan berharap model pelayanan tersebut terus diperluas.

“Saya lihat bagus, saya sering bicara sama Pak Kanwil, ada juga di laut ini sudah ada sertifikatnya. Karena harus kita kembangkan terus model-model seperti ini untuk memproteksi kepemilikan masyarakat,” katanya.

Menutup pernyataannya, Fakhiri menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran ATR/BPN dalam momentum peringatan Hantaru 2026.

Ia berharap jajaran pertanahan di Papua semakin memperkuat integritas dan menghadirkan pelayanan yang mudah serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.“Makin terus integritas untuk melayani masyarakat di Papua, khususnya di Kota Jayapura,” pungkasnya.(..)