Gubernur Papua Dorong Kolaborasi Bedah dan Perkuat Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terluar

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menghadiri Simposium dan Workshop Persatuan Ahli Bedah Indonesia (PABI) bertajuk 2nd Papua Surgical Update 2026 di Ballroom Suni Hotel Abepura, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Bedah Papua: Menyatukan Ilmu, Memperkuat Layanan” tersebut menjadi forum bagi dokter spesialis bedah, dokter umum, dokter bedah, perawat, akademisi, serta pemangku kepentingan kesehatan untuk memperbarui pengetahuan sekaligus memperkuat keterampilan pelayanan bedah di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua harus dimulai dari penguatan sektor kesehatan.

“Bicara sumber daya manusia Papua itu letaknya pada tenaga kesehatan. Kalau kesehatannya bagus, baru kita bicara pendidikan,” ujar Fakhiri.

Ia memberikan apresiasi kepada PABI Wilayah Papua yang telah menggagas kegiatan tersebut. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran menuntut tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknik pelayanan medis, termasuk bedah minimal invasif.

Fakhiri juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan dokter umum dan tenaga kesehatan dalam menghadapi kegawatdaruratan bedah, terutama karena karakteristik geografis Papua membuat akses pelayanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri.

Siapkan Rumah Sakit Terapung

Dalam kesempatan itu, Fakhiri mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk menghadirkan rumah sakit terapung yang diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga wilayah-wilayah terluar.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat mulai direalisasikan pada 2027 sehingga tenaga medis nantinya dapat bersama-sama menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

“Saya berdoa 2027 saya sudah punya rumah sakit terapung. Jadi tentunya para dokter harus siap untuk sama-sama saya di dalam rumah sakit terapung kita pergi melayani masyarakat Papua sampai ke area-area terluar,” katanya.

Fakhiri juga menyampaikan rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Jayapura. Ia mengatakan pemerintah daerah akan membangun dan membenahi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk penataan layanan kegawatdaruratan.

Menurutnya, peningkatan fasilitas tersebut diharapkan membuat masyarakat Papua tidak perlu keluar daerah hanya untuk mendapatkan pelayanan medis tertentu.

“Saya tidak mau orang Papua keluar dari Papua harus dengan biaya mahal lagi. Harus semua dilakukan di Dok II, di Abepura,” tegasnya.

Papua sebagai Pusat Layanan Kesehatan Pasifik

Fakhiri juga menyampaikan gagasan untuk menjadikan Papua, khususnya Jayapura, sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan di kawasan Pasifik.

Ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan agar pelayanan di Papua semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sebagai Gubernur kita akan bangun semua fasilitasnya,” ujarnya.

Menurut Fakhiri, masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memadai, tetapi juga tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, responsif, dan memiliki kepedulian terhadap pasien.

Ia pun mengapresiasi para dokter dan tenaga kesehatan di Papua yang dinilai telah menunjukkan berbagai perubahan dalam pelayanan kesehatan.

PABI: Kolaborasi Jadi Kunci

Ketua PABI Wilayah Papua, dr. Raja M.N. Sitorus, Sp.B, mengatakan tema kolaborasi dipilih karena tantangan pelayanan bedah di Papua tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Menurutnya, diperlukan kerja sama antara dokter bedah, rumah sakit, organisasi profesi, serta pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Tanah Papua.

“Kalau bekerja sendiri-sendiri itu tidak bisa. Jadi dibutuhkan kolaborasi antara dokter bedah, rumah sakit, organisasi profesi, serta dukungan penuh dari pemerintah,” katanya.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Papua dan kehadiran Gubernur dalam kegiatan tersebut.

Sitorus berharap forum ilmiah itu tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat jejaring antarprofesi sehingga pelayanan bedah kepada masyarakat Papua dapat semakin aman, bermutu, dan merata.

IDI Soroti Tantangan Pelayanan Kesehatan

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Papua dr. Nickanor Kaladius Reumi Wonatorey, Sp.U, menyoroti sejumlah tantangan pelayanan kesehatan di Tanah Papua.

Ia menyebut keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi dokter spesialis yang belum merata, kondisi geografis, persoalan keamanan, serta sistem rujukan yang masih perlu diperkuat sebagai sejumlah tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan.

Dalam pelayanan bedah, kata dia, keterlambatan diagnosis dan penanganan dapat berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Karena itu, peningkatan kompetensi dokter dan penguatan kolaborasi antarfasilitas kesehatan menjadi penting.

IDI Wilayah Papua, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kedokteran bagi masyarakat Papua.

“Kemajuan pelayanan kesehatan di Tanah Papua bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi atau kemegahan rumah sakit, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang kita layani dan seberapa banyak nyawa yang kita selamatkan,” ujarnya.

Diikuti Peserta dari Enam Provinsi

Ketua Panitia 2nd Papua Surgical Update 2026, dr. Jan Frits Siauta, Sp.B(K) Onk, menjelaskan kegiatan berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu, 25-26 September 2026, di Suni Hotel Abepura.

Peserta berasal dari kalangan dokter spesialis bedah, dokter umum, dokter bedah, dan perawat dari wilayah Papua serta enam provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Rangkaian kegiatan meliputi workshop dan simposium dengan materi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan bedah di lapangan.

Workshop mencakup antara lain ultrasonografi (USG), wound care, penilaian cedera medula spinalis, serta stabilisasi patah tulang. Sementara materi simposium membahas kegawatdaruratan bedah, cedera kepala, medula spinalis, kanker, trauma, kegawatdaruratan bedah anak, hingga pelayanan di tingkat primer.

Siauta mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyesuaikan perkembangan ilmu dan kompetensi kedokteran dengan kondisi pelayanan di masing-masing daerah.

“Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Ada perbedaan yang mungkin tidak kita temukan selama masa menimba ilmu di pendidikan. Jadi perlu kita update untuk menyesuaikan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak berharap peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap pemerataan serta peningkatan mutu pelayanan bedah bagi masyarakat di seluruh Tanah Papua.(***)