PBD Hadirkan Dua Unit Pasar di Kota Sorong, Berdayakan Pedagang OAP

Sorong, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menghadirkan dua unit pasar di Kota Sorong sebagai bagian dari upaya mengakomodasi dan memberdayakan pedagang Orang Asli Papua (OAP).Selasa (24/02/2026).

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Sorong, Selasa, menjelaskan bahwa dua unit pasar tersebut diperuntukkan khusus bagi pedagang OAP karena pembangunannya bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Karena dari dana Otsus maka penerima manfaat adalah OAP,” ujar Elisa Kambu usai meresmikan pasar OAP di Jalan Menur, Klademak 3, Kota Sorong.

Ia mengatakan, pembangunan pasar ini merupakan bagian dari program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan di Provinsi Papua Barat Daya guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat asli Papua.

Salah satu pasar dibangun di Jalan Menur, Klademak 3, yang merupakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Kota Sorong dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan Ramayana Mall. Sementara satu pasar lainnya dibangun di Jalan Arteri, Kelurahan Malanu.

Menurut Elisa Kambu, kehadiran pasar yang representatif ini diharapkan dapat menambah semangat para pedagang, khususnya mama-mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan protokol.

“Dengan adanya pasar ini, mama-mama Papua tidak lagi berjualan di pinggir jalan. Pasar ini sudah cukup baik dan representatif sehingga pembeli bisa langsung datang ke lokasi yang telah disediakan,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Sellvyana Sangkek, menyampaikan bahwa sarana pendukung pasar secara umum telah tersedia, seperti fasilitas listrik dan toilet. Ke depan, pemerintah akan melengkapi kebutuhan lain secara bertahap untuk menunjang aktivitas perdagangan.

“Masyarakat sangat antusias dengan adanya pasar ini. Ke depan, pedagang tidak diperbolehkan lagi berjualan di depan pertokoan atau pusat perbelanjaan, tetapi diarahkan untuk berjualan di pasar yang telah disiapkan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kunjungan masyarakat, pemerintah provinsi juga berencana menjadwalkan kunjungan pejabat setiap akhir pekan ke pasar tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Pasar di Jalan Menur memiliki kapasitas sekitar 15–20 pedagang dan dapat menampung hingga 30 pedagang secara maksimal. Terkait retribusi, Sellvyana menjelaskan bahwa kebijakan tersebut belum ditetapkan karena aset pasar akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong.

“Untuk sementara pemerintah provinsi menyiapkan sarana terlebih dahulu. Setelah diserahkan kepada pemerintah kota, penetapan retribusi akan menjadi kewenangan pemerintah kota sesuai klasifikasi pasar,” jelasnya.

Ke depan, Pemprov Papua Barat Daya juga berencana membangun pasar serupa di sejumlah kabupaten, termasuk wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan jangkauan konsumen agar pasar dapat berfungsi optimal.[RED]