Inflasi Papua Terkendali di 3,5 Persen, Pemprov Perkuat Strategi Jelang Nataru

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya menjaga stabilitas inflasi daerah yang saat ini berada di angka 3,5 persen, salah satu yang terendah secara nasional, menjelang momentum Natal dan Tahun Baru 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, menyampaikan bahwa capaian inflasi yang relatif rendah tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Papua.

“Papua saat ini berada di angka 3,5 persen, dan ini termasuk salah satu yang terendah di Indonesia. Kami juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian ini,” ujar Christian saat ditemui di Gedung Negara Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (14/9/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap waspada, terutama memasuki periode akhir tahun yang identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Menurutnya, potensi kenaikan harga bahan pokok perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memicu lonjakan inflasi.

Berdasarkan laporan instansi terkait, seperti Bulog, stok bahan pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya di Papua saat ini dalam kondisi aman.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota. Fokus utama diarahkan pada wilayah penyangga inflasi seperti Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor.

Dalam rakor tersebut, tiga langkah strategis akan diperkuat, yakni menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pasokan pangan di pasar, serta mengantisipasi gangguan distribusi akibat faktor alam seperti gelombang laut, musim hujan, hingga fenomena El Nino.

Christian menambahkan, keberhasilan pengendalian inflasi selama ini tidak lepas dari koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, produsen pangan, serta berbagai unsur dalam TPID seperti Bulog, Satgas Pangan, Polda, BPS, dan organisasi perangkat daerah terkait.

“Inflasi harus dijaga dengan serius karena jika tidak terkendali bisa berdampak luas pada kondisi sosial masyarakat. Karena itu, kolaborasi dan kerja keras semua pihak harus terus diperkuat demi menjaga Papua tetap stabil dan sejahtera,” pungkasnya.(***)