Bupati Mamberamo Raya Ungkap Tantangan Daerah: Konektivitas Terbatas dan Fiskal Lemah Hambat Pembangunan

MAMBERAMO RAYA, admediapapua.co.id – Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Robby Wilson Rumansara, menyebut tantangan terbesar yang masih dihadapi wilayahnya sejak dimekarkan pada tahun 2007 adalah persoalan konektivitas antarwilayah serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

“Hampir 19 tahun Mamberamo Raya berdiri, tantangan terbesar kami tetap konektivitas. Ini menjadi hambatan utama agar program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Robby di Kasonaweja, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, kondisi geografis Mamberamo Raya yang cukup sulit dijangkau menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan publik. Akibatnya, sejumlah program yang telah dirancang pemerintah belum dapat berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyusun berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering menemui kendala karena keterbatasan akses transportasi dan sulitnya pengawasan di sejumlah wilayah.

“Bukan berarti pemerintah tidak bekerja atau lepas tangan, tetapi kondisi wilayah membuat pengawasan dan perluasan program menjadi tidak mudah,” ujarnya.

Selain persoalan akses, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan besar. Robby mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamberamo Raya mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Dari sekitar Rp1,1 triliun pada 2025, anggaran turun menjadi Rp900 miliar dan kembali menyusut menjadi sekitar Rp700 miliar pada 2026 akibat kebijakan efisiensi.

Ia mengatakan, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, terutama belanja pegawai dan operasional. Sementara ruang fiskal yang benar-benar dapat dikelola pemerintah daerah dinilai sangat terbatas karena mayoritas dana telah memiliki peruntukan khusus dari pemerintah pusat.

“Anggaran yang benar-benar bisa dikelola daerah sangat terbatas, bahkan tidak sampai 20 persen dari total APBD,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menyiapkan dukungan bagi berbagai program strategis nasional yang membutuhkan biaya tambahan, termasuk pembebasan lahan dan penyiapan lokasi kegiatan.

“Program strategis nasional tentu baik, tetapi pemerintah daerah juga harus menyiapkan banyak kebutuhan di lapangan dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” tambahnya.

Saat ini, kata Robby, Mamberamo Raya memiliki sekitar 3.300 aparatur sipil negara (ASN). Dari total APBD sekitar Rp700 miliar, kurang lebih Rp400 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai.

“Gaji ASN tetap menjadi prioritas, meskipun beberapa tunjangan harus disesuaikan agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tutup Robby.(***)