Rapat Evaluasi Sensus Ekonomi 2026, Gubernur MDF Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Papua Cerah

JAYAPURA, admediapapua.co.id – 24 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Senin (24/8/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memastikan percepatan sekaligus kualitas pendataan ekonomi sebagai dasar pembangunan Papua ke depan.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, dalam arahannya menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi “Papua Cerah” — Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.

“Jika data yang kita gunakan tidak akurat, maka kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, sensus ini harus kita sukseskan bersama sebagai fondasi pembangunan Papua yang berkelanjutan,” tegas Fakhiri.

Menurutnya, perubahan signifikan di Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menuntut pembaruan data ekonomi secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Papua 2025–2045 yang bertumpu pada ekonomi biru dan agroindustri.

Fakhiri juga mengingatkan bahwa hingga saat ini capaian pendataan masih berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap pemetaan potensi ekonomi serta perencanaan investasi di Papua.

“Kalau data tidak lengkap, maka potensi ekonomi tidak tergambar utuh. Ini berdampak pada kebijakan yang kurang tepat, bahkan bisa membuat anggaran tidak efektif,” ujarnya.

Ia pun meminta seluruh kepala daerah, pimpinan instansi, hingga tokoh masyarakat untuk bergerak cepat memastikan seluruh pelaku usaha dan masyarakat terdata sebelum batas akhir pada 31 Agustus 2026.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Papua, Akhmad Jailani, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Ia menilai sensus ini menjadi momentum penting untuk memotret kondisi riil perekonomian Papua yang terus berkembang, termasuk perubahan struktur usaha dan pola konsumsi masyarakat.

“Dulu kita tidak membayangkan bisa berbelanja dari rumah, sekarang itu menjadi hal yang biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya sensus untuk menangkap perubahan ekonomi yang terjadi,” jelas Jailani.

Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Ia mengibaratkan sensus sebagai proses diagnosis yang menentukan ketepatan kebijakan yang diambil.

“Kalau data yang diberikan jujur dan objektif, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Meski demikian, BPS mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat hingga persoalan teknis pendataan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS telah menyediakan berbagai fasilitas seperti call center dan program pengisian data bersama yang melibatkan berbagai instansi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Papua bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mempercepat pendataan sekaligus memastikan kualitas data yang dihasilkan tetap terjaga.

Gubernur Fakhiri menutup arahannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama.

“Sensus ini adalah investasi data untuk masa depan Papua. Mari kita pastikan tidak ada satu pun usaha yang tertinggal dalam pendataan,” pungkasnya.(***)