Pemprov PBD Gandeng SKALA dan Yayasan Bicara Gelar Workshop Finalisasi RAD Penyandang Disabilitas

AD Media Papua - Jurnalis

Tuesday, 10 March 2026 - 11:24 WIT

Sorong, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bekerja sama dengan Program SKALA dan Yayasan Bicara menggelar Workshop Finalisasi dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 2025–2029, Selasa (10/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mamberamo Hotel, Kota Sorong ini dilaksanakan selama dua hari (10–11 Maret 2026) sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Papua Barat Daya.

Kepala Bapperida, Drs. Yakob Kareth, M.Si, melalui Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Flora Kareth, S.Sos., MM, mengatakan workshop tersebut memiliki arti penting karena menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan matriks analisis kesenjangan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan OPD. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan ruang partisipasi yang inklusif bagi organisasi penyandang disabilitas.

“Melalui workshop ini juga dilakukan finalisasi lampiran Peraturan Gubernur tentang RAD-PD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029 yang nantinya menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif,” ujar Flora.

Sementara itu, Koordinator Nasional GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) Program SKALA Richard Kennedy mengatakan proses penyusunan RAD-PD Papua Barat Daya telah dimulai sejak Oktober 2025 dan kini memasuki tahap finalisasi.

Ia menjelaskan bahwa setelah workshop ini akan dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk merampungkan draf final sebelum dilakukan peninjauan oleh Bappenas dan kemudian disahkan melalui Peraturan Gubernur.

Menurutnya, Program SKALA mendukung peningkatan kapasitas Bapperida sebagai inisiator agar dokumen RAD-PD yang disusun tidak hanya matang secara perencanaan, tetapi juga aplikatif dan inklusif.

“Kami ingin memastikan partisipasi aktif kelompok disabilitas tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar terlibat dalam proses penyusunan kebijakan,” katanya.

Kegiatan ini juga melibatkan Program INKLUSI, kemitraan Australia–Indonesia untuk penguatan masyarakat sipil, yang diwakili oleh Yayasan Bicara, guna menghadirkan dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyusunan RAD-PD tersebut.[RED]

Post Views: 68

Gubernur Papua mengucapkan Hari Buruh tahun 20206

Berita Terkait

September 7, 2026

Gubernur MDF Benahi BUMD Papua, Jamkrida Disiapkan Jadi Motor Peningkatan PAD

Jayapura – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha…

September 7, 2026

Gubernur MDF Lantik Komisaris–Direksi Jamkrida, Tegaskan 5 Agenda Besar untuk Perkuat UMKM Papua

Jayapura ,Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, resmi melantik Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua di Gedung Negara, Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (7/9/2026). Dalam sambutannya, Fakhiri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni jabatan, melainkan amanah besar untuk membawa Jamkrida Papua memasuki fase baru yang lebih profesisional, sehat, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Ia menyebut Jamkrida sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Jamkrida tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan daerah yang nyata,” tegasnya. Untuk itu, Gubernur memberikan lima arahan utama kepada jajaran yang baru dilantik. Pertama, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kedua, menjadikan rencana bisnis 2026 sebagai kontrak kerja yang terukur dan berbasis target. Ketiga, meningkatkan kinerja dan kesehatan perusahaan secara prudent dengan menjaga kualitas portofolio, likuiditas, serta efisiensi. Keempat, memperkuat orientasi pada UMKM melalui sinergi dengan perbankan, termasuk Bank Papua, serta pemerintah kabupaten/kota dan lembaga pembiayaan. Kelima, membangun sistem manajemen modern berbasis data dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Fakhiri juga menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, BUMD tidak boleh menjadi beban bagi APBD. Sebaliknya, harus mampu menciptakan nilai ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Kepada Dewan Komisaris, ia meminta agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, objektif, dan independen. Sementara kepada Direksi, ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berorientasi hasil. Selain itu, Gubernur meminta jajaran direksi dan komisaris segera menjalankan program kerja 100 hari pertama, yang meliputi konsolidasi tata kelola, evaluasi keuangan, penguatan manajemen risiko, peningkatan penjaminan UMKM, hingga strategi peningkatan laba dan kontribusi terhadap daerah. “Ukuran keberhasilan bukan lamanya menjabat, tetapi apa yang dihasilkan. Saya minta bekerja dengan integritas, disiplin, dan memberikan manfaat nyata bagi Papua,” ujarnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan transformasi Jamkrida Papua dalam mendukung visi Pem rintah Provinsi Papua menuj Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.(***)