Gubernur Papua Pastikan Bantuan dan Penataan Kawasan Pascakebakaran Dok 8 Pantai Segera Dilaksanakan

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Warga RT 03/RW 05 Dok 8 Pantai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang terdampak musibah kebakaran beberapa waktu lalu menerima kunjungan langsung Gubernur Papua Matius D. Fakhiri. Kehadiran orang nomor satu di Papua itu menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang sedang berupaya bangkit pascabencana.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT 03/RW 05, Bernat Sineri, menyampaikan sejumlah aspirasi warga. Selain berharap adanya bantuan pembangunan kembali rumah yang rusak, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan air bersih yang hingga kini menjadi persoalan mendesak.

“Kami berharap atas kunjungan ini Bapak bisa menaruh perhatian terhadap kami atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain rumah, kami juga meminta perhatian terkait kebutuhan air bersih,” ujar Bernat.

Ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah membantu kebutuhan anak-anak yang terdampak kebakaran. Menurutnya, sebagian besar anak saat ini sedang mengikuti ujian sekolah dan membutuhkan perlengkapan pendidikan, termasuk sepatu dan perlengkapan belajar lainnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga. Ia memastikan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu para korban sekaligus mempercepat proses pemulihan.

“Saya turut prihatin atas kejadian ini. Saya berharap masyarakat dapat menghadapi cobaan ini dengan tabah. Saya sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan pendataan dan saya akan memastikan proses penanganannya berjalan secepat mungkin,” katanya.

Gubernur menegaskan bahwa rumah-rumah warga yang terdampak akan dibangun kembali dengan kualitas yang lebih baik. Pemerintah juga akan menyiapkan desain penataan kawasan agar proses pembangunan berjalan terarah dan tertib.

“Saya minta dibuatkan gambar atau desain kawasan yang baik sehingga saya bisa segera melihat bagaimana rencana pembangunan rumah-rumah yang akan diperbaiki. Setelah warga dipindahkan ke tempat sementara, pembangunan akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi sementara bagi warga terdampak. Gubernur mengusulkan pemanfaatan fasilitas yang berada di kawasan bawah, tepatnya di area sekitar bawah Gedung Negara, agar warga tidak menumpuk di lingkungan pemukiman sekitar yang sudah padat.

Menurutnya, langkah tersebut perlu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata guna memastikan kelayakan lokasi bagi keluarga yang akan menempati tempat penampungan sementara.

“Kalau memungkinkan, warga bisa dibagi dan ditempatkan sementara di lokasi yang tersedia di bawah. Nanti kita koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata untuk memastikan tempat itu layak digunakan,” jelasnya.

Untuk sementara waktu, pemerintah juga membuka kemungkinan menempatkan warga terdampak di Hotel Numbay sambil menunggu proses pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak.

Gubernur menambahkan bahwa pemerintah provinsi telah memiliki program penataan kawasan pesisir, termasuk wilayah Amphibi dan Hamadi. Namun, pelaksanaannya sempat terkendala karena belum sinkronnya data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

“Saya sudah memiliki program untuk menata kawasan ini. Memang sebelumnya ada kendala data antara provinsi dan kota sehingga proses penataan belum berjalan maksimal. Ke depan kawasan ini akan ditata kembali agar lebih tertib, aman, dan nyaman,” katanya.

Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah berencana melakukan penataan ulang kawasan permukiman, pembenahan jaringan listrik, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Salah satu rencana yang sedang disiapkan adalah pembangunan jalan alternatif di sepanjang kawasan pesisir.

“Kami sudah mulai melakukan penataan dari kawasan Dok 8. Saya ingin kabel-kabel listrik ditata dengan baik sehingga tidak lagi terlihat semrawut. Saya juga akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi persoalan yang berpotensi menyebabkan korsleting listrik. Selain itu, ke depan akan direncanakan pembangunan jalan alternatif di pinggir laut sebagai bagian dari penataan kawasan,” tegasnya.

Gubernur memastikan seluruh warga terdampak akan memperoleh bantuan pemerintah. Selain itu, mereka juga akan diupayakan masuk dalam program bantuan perumahan yang didukung pemerintah pusat.

“Saya hadir di sini untuk memastikan warga yang terdampak memperoleh bantuan. Saya juga akan mengupayakan agar mereka masuk dalam program perumahan yang didukung pemerintah pusat,” ujarnya.

Khusus bagi anak-anak yang saat ini sedang menjalani ujian sekolah, pemerintah akan segera membantu kebutuhan pendidikan yang diperlukan.

“Sementara untuk kebutuhan anak-anak sekolah yang terdampak, seperti sepatu dan perlengkapan belajar lainnya, akan segera kami bantu,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Jayapura Utara, AKP Frengky Rumbiak, menjelaskan bahwa berdasarkan data kepolisian, kebakaran yang terjadi pada 7 Mei sekitar pukul 15.00 WIT mengakibatkan tujuh kepala keluarga terdampak dengan jumlah sekitar 60 jiwa.

“Sebanyak tujuh rumah terdampak dan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota Jayapura, aparat kepolisian, PLN, serta instansi terkait lainnya diharapkan terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan pascakebakaran. Dengan demikian, masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas secara aman dan nyaman di lingkungan yang lebih tertata dan layak huni.(***)