Gubernur Papua Matius D. Fakhiri Buka Musrenbang RKPD & Otsus 2027, Tekankan Pembangunan Inklusif dan Kemandirian Fiskal

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Papua ke depan yang lebih terintegrasi dan inklusif.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua. Ia menegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi ruang utama untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurut Fakhiri, Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 difokuskan pada penajaman, penyelarasan, dan penyepakatan rencana pembangunan tahunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjembatani visi pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi program dan kegiatan secara konkret.

“Dalam konteks Papua, RKPD juga menjadi wadah integrasi pelaksanaan Otonomi Khusus, sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat asli Papua, serta mampu mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa tema pembangunan Papua tahun 2027 adalah “Integrasi Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif.” Tema ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka semata, tetapi juga dari dampaknya dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Dalam paparannya, Fakhiri juga menyoroti capaian indikator makro pembangunan Papua yang menunjukkan tren positif, meskipun belum merata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 60,44 pada tahun 2020 menjadi 74,69 pada tahun 2025. Sementara angka kemiskinan menurun dari 26,64 persen pada tahun 2020 menjadi 19,16 persen pada tahun 2025, meski sempat berada di angka 17,26 persen pada 2024.

Namun demikian, ketimpangan masih menjadi tantangan, dengan rasio gini tercatat sebesar 0,397. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Papua mengalami fluktuasi dan cenderung melambat, dari 5,31 persen pada 2022 menjadi 3,97 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih belum stabil dan belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja secara luas.

Di sisi fiskal, Gubernur mengungkapkan adanya tekanan signifikan terhadap pendapatan daerah yang mengalami penurunan dari sekitar Rp13,3 triliun pada 2020 menjadi Rp3,5 triliun pada 2024, bahkan diproyeksikan hanya mencapai Rp2,32 triliun pada 2026. Struktur pendapatan daerah pun masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat sebesar 77,84 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 22,05 persen.

“Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan PAD,” tegasnya.

Melalui forum Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memperkuat implementasi Otonomi Khusus demi terwujudnya Papua yang lebih sejahtera dan berkeadilan.(***)