Dana Otsus Papua Rp12,69 Triliun Direalisasikan, Enam Gubernur Temui Kemenkeu

JAKARTA , admediapapua.co.id – Enam gubernur dari wilayah Tanah Papua melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan guna mempertanyakan sekaligus menindaklanjuti janji Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Senin (13/4/2026) sore, pemerintah pusat menyampaikan kabar baik. Janji Presiden untuk mengembalikan dana Otsus sebesar Rp12,69 triliun akhirnya direalisasikan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, menyampaikan bahwa alokasi dana tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo serta Kementerian Keuangan atas realisasi tersebut. Ia menilai kebijakan ini sangat berpihak kepada masyarakat di Tanah Papua.

“Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Papua,” ujar Fakhiri.

Menurutnya, apa yang sebelumnya disampaikan Presiden mengenai rencana peningkatan kembali dana Otsus yang sempat mengalami penurunan kini telah benar-benar terwujud.

“Semoga hal ini mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui dana Otsus,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fakhiri menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Keuangan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua akan segera mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah menyusun perencanaan program yang matang untuk diajukan ke kementerian terkait.

Ia menegaskan bahwa perencanaan tersebut akan difokuskan pada penggunaan dana Otsus yang efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa dana Otsus yang disampaikan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasikan dengan baik dan benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Fakhiri menyebut kebijakan tersebut tidak hanya berdampak di Papua, tetapi juga dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan di Papua tetap menjadi prioritas.

“Kami memahami kondisi saat ini yang menuntut adanya langkah konkret melalui efisiensi anggaran. Namun, pembangunan bagi masyarakat Papua tetap menjadi kebutuhan utama,” katanya.

Dengan realisasi dana Otsus ini, pemerintah daerah di Tanah Papua berharap program pembangunan dapat berjalan lebih optimal serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan dana Otsus Papua dari Rp10 triliun menjadi Rp12,69 triliun pada 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Kepresidenan pada 16 Desember 2025 lalu.(***)