Wagub PBD Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi di High Level Meeting TPID

AD Media Papua - Jurnalis

Friday, 27 February 2026 - 01:14 WIT

Sorong, admediapapua.co.id – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis (26/02/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov PBD, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wagub Ahmad Nausrau menegaskan bahwa melalui forum strategis ini perlu dilakukan pencermatan secara komprehensif terhadap perkembangan inflasi terkini, termasuk Indeks Perkembangan Harga (IPH), komoditas penyumbang inflasi, serta dinamika distribusi dan pasokan di wilayah Papua Barat Daya.

“Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta membangun komunikasi publik yang efektif guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, pengendalian inflasi bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, serta masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Stabilitas harga adalah fondasi daya beli masyarakat. Jika inflasi terkendali, maka kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dan iklim investasi semakin kondusif,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu turut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pengendalian inflasi antara Pemerintah dan BI sebagai wujud sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, serta sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan konstruktif.

Melalui High Level Meeting ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat serta langkah konkret dan terukur dalam menjaga inflasi tetap terkendali, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara berkelanjutan.(**)

Post Views: 48

Gubernur Papua mengucapkan Hari Buruh tahun 20206

Berita Terkait

September 7, 2026

Gubernur MDF Benahi BUMD Papua, Jamkrida Disiapkan Jadi Motor Peningkatan PAD

Jayapura – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha…

September 7, 2026

Gubernur MDF Lantik Komisaris–Direksi Jamkrida, Tegaskan 5 Agenda Besar untuk Perkuat UMKM Papua

Jayapura ,Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, resmi melantik Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua di Gedung Negara, Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (7/9/2026). Dalam sambutannya, Fakhiri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni jabatan, melainkan amanah besar untuk membawa Jamkrida Papua memasuki fase baru yang lebih profesisional, sehat, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Ia menyebut Jamkrida sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Jamkrida tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan daerah yang nyata,” tegasnya. Untuk itu, Gubernur memberikan lima arahan utama kepada jajaran yang baru dilantik. Pertama, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kedua, menjadikan rencana bisnis 2026 sebagai kontrak kerja yang terukur dan berbasis target. Ketiga, meningkatkan kinerja dan kesehatan perusahaan secara prudent dengan menjaga kualitas portofolio, likuiditas, serta efisiensi. Keempat, memperkuat orientasi pada UMKM melalui sinergi dengan perbankan, termasuk Bank Papua, serta pemerintah kabupaten/kota dan lembaga pembiayaan. Kelima, membangun sistem manajemen modern berbasis data dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Fakhiri juga menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, BUMD tidak boleh menjadi beban bagi APBD. Sebaliknya, harus mampu menciptakan nilai ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Kepada Dewan Komisaris, ia meminta agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, objektif, dan independen. Sementara kepada Direksi, ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berorientasi hasil. Selain itu, Gubernur meminta jajaran direksi dan komisaris segera menjalankan program kerja 100 hari pertama, yang meliputi konsolidasi tata kelola, evaluasi keuangan, penguatan manajemen risiko, peningkatan penjaminan UMKM, hingga strategi peningkatan laba dan kontribusi terhadap daerah. “Ukuran keberhasilan bukan lamanya menjabat, tetapi apa yang dihasilkan. Saya minta bekerja dengan integritas, disiplin, dan memberikan manfaat nyata bagi Papua,” ujarnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan transformasi Jamkrida Papua dalam mendukung visi Pem rintah Provinsi Papua menuj Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.(***)