Warga Tolak Relokasi untuk Pengembangan RS Mathen Indey, Gubernur Papua Buka Ruang Dialog

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Rencana pengembangan Rumah Sakit Mathen Indey di Kota Jayapura memunculkan respons penolakan dari sejumlah warga yang bermukim di area terdampak proyek. Penolakan tersebut disampaikan warga melalui aksi penyampaian aspirasi dengan membentangkan spanduk, sebagai bentuk keberatan terhadap wacana relokasi.

Menanggapi situasi itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri turun langsung menemui warga guna mendengar aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan tujuan pengembangan fasilitas kesehatan tersebut. Dalam dialog bersama warga, gubernur menegaskan pembangunan dan perluasan RS Mathen Indey merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah memperkuat layanan kesehatan di Papua.

Menurut Fakhiri, pengembangan rumah sakit itu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan medis, memperluas fasilitas kesehatan, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih modern dan memadai.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat Papua mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik di masa mendatang. Ini bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik,” ujar Fakhiri kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, ia mengakui kekhawatiran warga terkait rencana pemindahan tempat tinggal merupakan hal yang perlu diperhatikan secara serius. Karena itu, pemerintah, kata dia, tidak akan mengambil langkah sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat terdampak.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Fakhiri, tengah menyiapkan skema penanganan bagi warga apabila relokasi dilakukan, termasuk penyediaan hunian yang layak serta lahan dengan status hukum yang jelas.

“Jika nantinya ada penataan, warga akan disiapkan tempat tinggal yang lebih baik dan memiliki kepastian kepemilikan,” tegasnya.

Ia juga menekankan rencana pengembangan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Papua dijadwalkan kembali berdialog dengan warga pada Jumat (1/5/2026) untuk membahas berbagai masukan, termasuk penolakan yang disampaikan masyarakat.

Menurut Fakhiri, dialog lanjutan diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan strategis dan perlindungan hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Di sisi lain, perwakilan warga Alberta Korwa mengapresiasi langkah gubernur yang turun langsung berdiskusi dengan masyarakat. Namun, ia menegaskan warga tetap mempertahankan sikap menolak relokasi karena lokasi tersebut telah menjadi tempat tinggal mereka selama puluhan tahun.

“Kami menghargai perhatian pemerintah, tetapi kami berharap tidak dipindahkan dari tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan kami,” ujarnya.

Warga berharap proses dialog berikutnya dapat menghasilkan solusi yang adil dan mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan hak atas tempat tinggal mereka. Ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan aspirasi warga kini menjadi perhatian dalam proses penataan kawasan RS Mathen Indey ke depan.(***)