Wakil Ketua Mahkamah Agung Resmikan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Gubernur Papua Tekankan Akses Keadilan dan Transparansi

Jayapura, admediapapua.co.id – 23 April 2026 — Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, secara resmi meresmikan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada Kamis (23/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan hukum serta mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan sambutan di hadapan jajaran Mahkamah Agung, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan militer di Papua.

“Gedung ini bukan hanya simbol fisik, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam menghadirkan keadilan yang transparan dan bermartabat di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, keberadaan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi salah satu kekuatan utama dalam meningkatkan kualitas layanan hukum.

“Melalui sistem PTSP, masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara cepat, terbuka, dan akuntabel. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” tambah Fakhiri.

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan pengadilan baru merupakan bagian dari reformasi peradilan nasional yang terus berjalan.

“Semangat Mahkamah Agung adalah mendekatkan pencari keadilan dengan pengadilan, sehingga pelayanan hukum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan kebutuhan sumber daya manusia di tengah bertambahnya jumlah pengadilan baru.

“Setiap pengadilan minimal membutuhkan 13 personel, termasuk hakim dan staf pendukung. Sementara itu, kebutuhan hakim terus meningkat seiring banyaknya yang memasuki masa pensiun,” jelas Suharto.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Mahkamah Agung terus mendorong inovasi, termasuk pemanfaatan sidang daring untuk menjawab tantangan geografis di wilayah seperti Papua.

“Dengan kondisi geografis Papua yang luas, sidang secara telekonferensi menjadi solusi untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum,” katanya.

Gedung Pengadilan Militer III-19 Jayapura dibangun di atas lahan seluas 2.412 meter persegi dengan tiga lantai, menggunakan skema kontrak tahun jamak dengan total anggaran sekitar Rp49,08 miliar. Pembangunan dimulai sejak peletakan batu pertama pada 19 September 2023 dan telah selesai 100 persen sebelum diserahterimakan secara bertahap hingga Maret 2025.

Atas nama Kepala Pengadilan Militer, Kolonel Chk Rhubi Iswandi T., bersama Wakil Kepala Letkol Kum Anna Murdoko, menyampaikan bahwa sejak Desember 2024, gedung ini telah difungsikan untuk operasional persidangan.

“Kami berharap gedung ini menjadi semangat baru dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga disiplin prajurit di wilayah Papua,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan tingginya beban perkara yang ditangani selama ini.

“Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara yang kami tangani hampir mencapai 500 kasus, yang berasal dari wilayah Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Ke depan, beban tersebut akan berkurang dengan rencana pembangunan pengadilan militer baru di Manokwari.

“Dengan hadirnya pengadilan militer di Manokwari, beban perkara di Jayapura akan lebih terdistribusi sehingga penanganan perkara bisa lebih optimal,” tambahnya.

Peresmian gedung ini menandai komitmen bersama antara Mahkamah Agung dan pemerintah daerah dalam memperkuat supremasi hukum serta menghadirkan layanan peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas di Papua.(***)