Panitia DOB Pulau Numfor Audiensi dengan Gubernur Papua, Gubernur: Aspirasi Akan Kami Tindaklanjuti

Jayapura, admediapapua.co.id – Panitia Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Pulau Numfor bersama sejumlah perwakilan masyarakat melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Gedung Negara Dok V, Distrik Jayapura, Rabu (23/9/2026).

Audiensi tersebut membahas aspirasi masyarakat Pulau Numfor yang selama ini memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan Panitia Pembentukan DOB Pulau Numfor. Menurutnya, usulan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap berbagai dokumen dan persyaratan yang berkaitan dengan proses pemekaran.“Pada prinsipnya, selaku pimpinan provinsi, saya menerima aspirasi ini. Ini sudah cukup lama, sehingga nanti saya akan cek ulang dengan staf-staf terkait,” kata Fakhiri dalam  release yang diterima admediapapua.co.id.

Fakhiri menjelaskan, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi aspirasi masyarakat terkait pemekaran. Namun, proses pembentukan daerah otonomi baru harus mempertimbangkan berbagai persyaratan serta kondisi fiskal pemerintah.

Ia menyebutkan, kondisi keuangan pemerintah saat ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam pembentukan daerah baru.

“Pemekaran suatu wilayah itu yang paling prinsip adalah bagaimana ada uang untuk bisa mengelola pemerintahan. Dengan keterbatasan anggaran dari pusat yang sampai kepada kami dan kabupaten/kota, ini tentu membutuhkan suatu pemikiran,” ujarnya.

Fakhiri juga mengungkapkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Papua setelah adanya pembagian wilayah Papua menjadi beberapa provinsi. Menurutnya, kemampuan anggaran pemerintah provinsi saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.

Ia mengatakan, transfer dana dari pemerintah pusat yang diterima Provinsi Papua saat ini sekitar Rp1,3 triliun, ditambah dana Otonomi Khusus (Otsus) sehingga secara keseluruhan berada di kisaran Rp1,8 hingga Rp1,9 triliun.

Sementara itu, kebutuhan untuk membayar gaji pegawai mencapai sekitar Rp900 miliar. “Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membangun? Untungnya beberapa waktu lalu ada tambahan yang dikembalikan sekitar Rp2 triliun untuk dibagi ke kabupaten dan kota. Di provinsi juga ada tambahan sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar. Itu memberikan sedikit napas,” jelasnya.

Menurut Fakhiri, persoalan fiskal tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah pemerintah provinsi telah memastikan pemekaran akan segera terwujud.

 “Ini saya harus sampaikan yang jelek dulu. Sampaikan semuanya. Nanti kalau pulang ke masyarakat dan mengatakan Pak Gubernur bilang pemekaran, nanti bahaya juga,” katanya.

Meski demikian, Fakhiri menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan membantu memperbaiki dan melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengusulan DOB Pulau Numfor.

Ia meminta tim terkait di tingkat provinsi berkomunikasi dengan Panitia DOB Pulau Numfor untuk mengecek kembali dokumen dan persyaratan yang masih perlu diperbarui.

“Karena memang sudah cukup lama, harus diperbaiki. Pak Iq bantu saya untuk syarat-syarat dan produk-produk yang kita kirim. Tanggung jawab provinsi kami kirim saja, semua juga nanti tergantung dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Panitia Sebut Aspirasi Pemekaran Sudah Berlangsung Lama

Sementara itu, Sekretaris Panitia Kabupaten Pulau Numfor, Mesak Mandowen, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan Gubernur Papua kepada panitia dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pemekaran.

Ia mengatakan, perjuangan pembentukan DOB Pulau Numfor merupakan aspirasi masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kami mewakili seluruh masyarakat Pulau Numfor. Kami juga mewakili seluruh pejuang-pejuang pemekaran yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Mesak.

Menurutnya, masyarakat Numfor menginginkan adanya kabupaten sendiri bukan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan untuk mempercepat pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

“Kami bukan mau pisah, tetapi kami ingin juga Numfor dalam pelayanannya bisa lebih baik, pembangunan lebih cepat, masyarakat bisa sejahtera, dan anak-anak Numfor bisa menjadi bupati, bisa menjadi DPR di pulaunya sendiri,” ujarnya.

Mesak menilai pertemuan dengan Gubernur Papua menjadi ruang penting bagi masyarakat Numfor untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Ia menyebut adanya respons positif dari Gubernur Papua terhadap aspirasi pembentukan DOB Pulau Numfor.

“Kami merasa bangga karena orang nomor satu di Papua ini bisa memberi ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi kerinduan besar seluruh orang Numfor untuk mempunyai rumah sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Mesak juga mengajak masyarakat Pulau Numfor untuk mendukung proses yang sedang dilakukan serta memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menerima aspirasi tersebut.

Ia menyebut masyarakat yang diwakili panitia mencakup 49 kampung dengan jumlah penduduk sekitar 18 ribu jiwa di Pulau Numfor.

“Atas nama seluruh masyarakat Pulau Numfor, 49 kampung, 18 ribu sekian orang Numfor yang ada di Pulau Numfor, dan atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena memberikan respons positif dan mendukung Numfor menjadi daerah otonomi baru di dalam Provinsi Papua,” pungkasnya.(…)