Plt Kepala Bappeda Maybrat: Evaluasi Dana Otsus dan APBD 2026 Ditargetkan Rampung Jumat

Sorong, admediapapua.co.id – Pemerintah Kabupaten Maybrat menargetkan proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat dirampungkan pada Jumat pekan ini, Rabu (04/02/2026).

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat, Sepnat Frasawi, SE, MM, saat ditemui di sela-sela kegiatan evaluasi RAPBD dan Dana Otsus Kabupaten Maybrat di Kota Sorong.

Sepnat Frasawi menjelaskan, meskipun Kabupaten Maybrat menjadi daerah pertama di Papua Barat Daya yang melaksanakan sidang penetapan APBD, namun proses evaluasi RAPBD di tingkat provinsi justru menjadi yang paling terakhir.

“Di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maybrat memang yang pertama menetapkan APBD. Tetapi kami yang paling lambat melakukan evaluasi RAPBD bersama pemerintah provinsi. Karena itu, hari ini kami tuntaskan sampai selesai. Mudah-mudahan hari Jumat sudah final dan bisa segera dikirim kembali ke provinsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah evaluasi tersebut rampung, Pemerintah Kabupaten Maybrat dapat segera menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dan membagikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh OPD dalam beberapa minggu ke depan.

Lebih lanjut, Sepnat menegaskan bahwa keterlambatan ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat agar tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Keterlambatan ini menjadi catatan penting bagi kami. Semua proses anggaran saat ini sudah berbasis sistem, sehingga jika terlambat akan berdampak secara sistemik. Ke depan kami akan melaporkan kepada pimpinan daerah agar memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan OPD pengelola Otsus supaya disiplin terhadap jadwal,” tegasnya.

Terkait pengelolaan Dana Otsus, ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Maybrat memiliki tantangan tersendiri karena jumlah OPD penerima Dana Otsus cukup banyak, yakni 32 OPD, yang mengelola dana Otsus 1 persen, 1,25 persen, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta dana migas.

“Banyaknya OPD pengelola Dana Otsus ini menjadi tantangan dalam koordinasi. Oleh karena itu, atas instruksi Bupati Maybrat, evaluasi hari ini dilakukan sampai tuntas. Meski besok hari libur, kami lanjutkan kembali pada hari Jumat,” jelasnya.

Menurutnya, kendala utama terdapat pada OPD pengelola Dana Otsus yang memiliki kegiatan fisik, terutama dalam pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi.

“Untuk kegiatan fisik, semua persyaratan harus diunggah, mulai dari gambar teknis, DED, RKA, hingga RAB. Tiga OPD pengelola kegiatan fisik kami berikan waktu sampai hari Jumat untuk melengkapi semuanya. Setelah itu evaluasi kami tutup dan dilaporkan ke provinsi,” katanya.

Sepnat Frasawi juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk menjadikan evaluasi ini sebagai bahan perbaikan tata kelola anggaran ke depan.

“Ini menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah, baik Pak Bupati maupun Pak Sekda. Ke depan, keterlambatan seperti ini tidak boleh terulang lagi, baik pada APBD Perubahan maupun APBD Induk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia turut mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya jaringan internet di wilayah Kabupaten Maybrat, menjadi salah satu kendala dalam proses penginputan data anggaran.

“Jaringan di Maybrat memang masih menjadi persoalan. Untuk penginputan data sering kali harus dilakukan di Sorong. Bahkan di Maybrat, jaringan baru relatif normal pada jam-jam tertentu, seperti dini hari. Hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi,” tuturnya.

Menutup keterangannya, Sepnat Frasawi menegaskan bahwa penggunaan Dana Otsus harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Dana Otsus tidak boleh digunakan untuk belanja rutin atau perjalanan dinas. Dana ini harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, seperti air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi prioritas utama,” pungkasnya.[RED]