Gubernur Fakhiri Sampaikan Duka dan Apresiasi DPR Papua atas Persetujuan Perubahan APBD 2026

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Franklin E. Wahey, S.Sos., M.KP., anggota Komisi IV DPR Papua yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayapura.

Ucapan duka tersebut disampaikan Fakhiri dalam pidato penutupan rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 di Jayapura, Senin (29/9/2026).

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara kita, Bapak Franklin E. Wahey,” ujar Fakhiri dalam rilis yang diterima admediapapua.co.id.

Ia mengatakan, kepergian Franklin Wahey menjadi duka bagi keluarga, DPR Papua, Partai Demokrat, serta masyarakat yang mengenal almarhum.

Dalam agenda penutupan rapat paripurna tersebut, Fakhiri juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua yang telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPR Papua yang telah memberikan perhatian, tenaga, dan pikiran dalam membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya.

Menurut Fakhiri, pembahasan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari rapat komisi, rapat fraksi hingga pembahasan di Badan Anggaran.

“Setelah melalui proses persidangan, melalui rapat komisi, rapat fraksi, dan rapat Badan Anggaran, maka sampailah kita pada penutupan rapat paripurna,” ucapnya.

Fakhiri mengatakan, seluruh rangkaian pembahasan akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk menyetujui Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Semua tahapan telah kita lalui dengan segala dinamika yang beragam dan akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Raperdasi tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakhiri menilai, persetujuan bersama tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara DPR Papua dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Hal ini tentunya menunjukkan bahwa antara DPR Papua dan kepala daerah telah memiliki kesepahaman dalam merumuskan kebijakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi dasar untuk menjalankan berbagai program pembangunan sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab bersama.

“Ini merupakan komitmen serta tanggung jawab bersama dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan bagi keberlanjutan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Papua,” pungkas Fakhiri.(..)