5.133 Rumah Ditarget, Baru 48 Rampung, Gubernur Fakhiri Siapkan Kapal Angkut Material

Jayapura, admediapapua.co.id – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Papua masih menghadapi tantangan besar. Dari 5.133 unit rumah yang menjadi target tahun 2026, baru 48 unit atau 0,94 persen yang dinyatakan selesai 100 persen.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri. Ia meminta pelaksanaan program segera dipercepat mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan.

“Saya harus bertanggung jawab. Dari 5 ribu ini, ini riskan, miris banget ini. Ini harus dua angka. Tidak tahu ini bagaimana caranya bisa selesai,” kata Fakhiri.

Fakhiri mengatakan Pemprov Papua akan membantu mengatasi salah satu kendala utama di lapangan, yakni distribusi material menuju lokasi penerima bantuan yang memiliki akses sulit.

Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, untuk mencari solusi transportasi pengangkutan material ke sejumlah daerah yang sulit dijangkau.

“Nanti kita bantu untuk pendistribusian material. Kita akan koordinasikan dengan Perhubungan, terutama terkait kapal pengangkut, supaya material bisa sampai ke lokasi,” ujar Fakhiri.

Akses transportasi jadi kendala

Sejumlah wilayah penerima BSPS menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan transportasi. Beberapa daerah yang disebut memiliki akses sulit antara lain Supiori, Yapen, Mamberamo Raya, dan Keerom.

Dalam evaluasi program, pemerintah pusat juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperlancar distribusi material bangunan.

Di Supiori, misalnya, frekuensi kapal yang sebelumnya sekitar satu kali dalam sebulan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi dua minggu sekali.

Selain persoalan transportasi, terdapat pula kendala dukungan aparat dan masyarakat kampung di sejumlah lokasi. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak kembali terhambat.

Pencairan meningkat, progres fisik masih rendah

Berdasarkan data posisi 22 September 2026, BSPS Papua mendapat alokasi Rp171,46 miliar untuk 5.133 unit rumah. Pencairan pada saat itu tercatat Rp21,81 miliar atau 12,72 persen.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah pusat menyampaikan realisasi pencairan telah meningkat menjadi sekitar 19,8 persen setelah Sistem Pengelolaan Manajemen (SPM) diaktifkan.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Anggoro Putro, mengatakan peningkatan pencairan tersebut harus segera diikuti percepatan pembangunan fisik.

“Per hari ini sebetulnya sudah ada perubahan, realisasi di 19,8 persen. Data yang kemarin masih di 12,8 persen karena SPM-nya sudah diaktifkan. Jadi sudah bergerak,” ujar Anggoro.

Meski demikian, capaian fisik masih rendah. Dari 5.133 unit yang menjadi sasaran, baru 48 rumah yang dinyatakan selesai 100 persen.

“Kita masih punya tantangan besar, yang selesai baru 48 unit. Waktu tinggal tiga bulan,” katanya.

BSPS merupakan bantuan stimulan

Anggoro menjelaskan BSPS merupakan bantuan stimulan, bukan pembiayaan penuh untuk membangun rumah dari nol hingga selesai.

Nilai bantuan berada pada kisaran Rp25 juta hingga Rp40 juta, sesuai kategori dan kondisi rumah. “Kenapa namanya bantuan stimulan? Sebetulnya kalau mau bangun benar-benar, nggak cukup uangnya segitu,” ujarnya.

Untuk pembangunan rumah baru melalui skema rumah khusus, nilai bantuan dapat mencapai sedikitnya Rp60 juta. Kebutuhan pembangunan di Papua juga dapat lebih besar karena faktor geografis dan biaya logistik.

Usulan penerima berasal dari pengusul dan diverifikasi

Dalam evaluasi tersebut, Gubernur Fakhiri juga mempertanyakan mekanisme pengusulan penerima bantuan, apakah berasal langsung dari masyarakat atau melalui fasilitator yang turun ke lapangan.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab Anggoro Putro. Ia menjelaskan bahwa usulan penerima tetap berasal dari pengusul dan selanjutnya dilakukan proses verifikasi. “Usulan tetap biasanya dari pengusul. Kita verifikasi nanti,” kata Anggoro.

Anggoro juga menjelaskan bahwa pengusul kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program.

Progres kawasan kumuh Dok IX juga tertinggal

Selain BSPS, pemerintah turut mengevaluasi penanganan kawasan kumuh di Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Program dengan target penanganan 22,05 hektare dan pagu Rp9,33 miliar tersebut pada minggu keempat mencatat progres fisik 1,48 persen, sementara target rencana mencapai 4,30 persen.

Dengan demikian, terdapat deviasi minus 2,82 persen. Pekerjaan yang berlangsung meliputi persiapan, mobilisasi dan demobilisasi, pembangunan kantor sementara, rumah jaga, gudang semen, serta persiapan pekerjaan bowplank.

 Kendala yang dihadapi antara lain persoalan tenaga lokal serta belum tuntasnya izin penggunaan lahan untuk pembangunan tower air.

Pemerintah telah meminta kontraktor mempercepat pekerjaan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan administratif dan teknis di lapangan.

Pemprov Papua siap dukung percepatan

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk mengejar ketertinggalan.

Pemprov Papua menyatakan siap membantu sesuai kewenangan daerah, khususnya dalam membuka akses transportasi dan memperlancar distribusi material.

Fakhiri menegaskan koordinasi dengan instansi terkait akan dilakukan untuk mencari solusi atas kendala pengangkutan material.

“Yang penting kita duduk bersama. Mana yang menjadi kendala kita di daerah, kita bantu. Kalau terkait transportasi dan kapal pengangkut material, kita koordinasikan dengan Perhubungan,” kata Fakhiri.

Dengan target 5.133 unit dan baru 48 rumah yang rampung, pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk mempercepat pelaksanaan BSPS Papua sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.(…)