Gubernur Papua Temui Menteri KKP, Bahas Pengembangan Kampung Nelayan hingga Pelabuhan Perikanan

JAKARTA, admediapapua.co.id – 8 Juli 2026 – Gubernur Papua Matius Fakhiri bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). Pertemuan tersebut membahas pengembangan sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih hingga penguatan tata kelola pelabuhan perikanan di Papua.

Dalam audiensi itu, Matius didampingi Kepala Dinas Perikanan Papua Iman Djuniawal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Papua Andry, Komisaris Utama PT Irian Bhakti Mandiri Abdul Kadir, Bupati Sarmi Dominggus Catue, Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi Fredi Sawefkoi.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi Sekretaris Jenderal KKP, para direktur jenderal, kepala biro, dan sejumlah pejabat teknis di lingkungan kementerian.

Matius mengatakan, kunjungannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan menyampaikan potensi besar sektor kelautan Papua sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangannya.

“Hari ini kami hadir bersama Bupati Sarmi untuk menyampaikan berbagai hal terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Papua, sekaligus meminta arahan dan dukungan dari Bapak Menteri,” ujar Matius.

Menurut dia, Papua memiliki delapan kabupaten yang sebagian besar berada di wilayah pesisir dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi tersebut perlu didukung melalui pengelolaan hasil tangkapan, pengembangan budidaya, serta pembangunan infrastruktur perikanan yang memadai.

“Kami ingin memastikan potensi hasil tangkapan maupun budidaya perikanan di Papua dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari total 208 kampung yang diusulkan, sebanyak 138 kampung telah masuk dalam rencana pembangunan dan sebagian di antaranya mulai direalisasikan, termasuk di Kabupaten Sarmi.

“Kami bersyukur sebagian program sudah mulai berjalan. Ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir,” ucap Matius.

Selain itu, Pemprov Papua turut memaparkan rencana penguatan tata kelola Pelabuhan Perikanan Depapre agar mampu menjadi pusat aktivitas perikanan dan distribusi hasil laut di Papua.

“Kami juga sedang menyiapkan pengembangan tata kelola Pelabuhan Perikanan Depapre agar pengelolaan sektor perikanan di Papua semakin baik dan terintegrasi,” katanya.

Matius berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus diperkuat sehingga berbagai program yang telah dirancang dapat segera direalisasikan.

“Kami berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan. Dengan kolaborasi yang kuat, potensi kelautan Papua akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Matius.(***)