Gubernur Papua Dorong Masyarakat Adat dan Pemuda Mamberamo Tabi Bersatu Kawal Hak Adat

Sentani, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menghadiri Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda Satu Wilayah Mamberamo Tabi yang berlangsung di Hotel Suni Sentani, Rabu (7/10/2026).

Dalam sambutannya, Fakhiri menegaskan pentingnya persatuan masyarakat adat dan pemuda dalam menjaga hak-hak adat, tanah, budaya, serta sumber daya alam di wilayah Mamberamo Tabi.

Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Dewan Adat Papua Wilayah Mamberamo Tabi, panitia, serta seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan konferensi tersebut.

Menurutnya, konferensi menjadi ruang penting untuk konsolidasi, diskusi, sekaligus memperkuat komitmen masyarakat adat dan pemuda dalam mengawal hak-hak masyarakat adat serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan manusia dan alam.

Fakhiri juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan adat agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun kebijakan afirmatif untuk melindungi hak masyarakat adat. “Bicaralah tentang agama, tentang perempuan, dan tentang adat,” kata Fakhiri.

Ia berharap hasil konferensi dapat memberikan penguatan dan legitimasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk memproteksi hak masyarakat adat serta mempertahankan setiap jengkal tanah Papua.

Fakhiri menilai Dewan Adat harus menjadi wadah yang mampu menyatukan para pemilik hak wilayah. Karena itu, masyarakat adat Mamberamo Tabi didorong membicarakan bersama berbagai persoalan, termasuk harga diri, identitas, serta tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

“Jangan mengatasnamakan masyarakat adat. Inilah forum yang mulia bagi masyarakat adat untuk menyatukan jati diri sebagai pemilik hak wilayah,” ujarnya.

Konferensi tersebut mengangkat tema “Selamatkan Manusia, Tanah, dan Sumber Daya Alam Papua”, dengan subtema “Masyarakat dan Pemuda Adat Bangkit Bersatu Menjaga Kekayaan Alam dan Budaya Mamberamo Tabi.”

Fakhiri menilai tema tersebut relevan dengan tantangan pembangunan Papua saat ini. Menurutnya, kemajuan tidak boleh hanya diukur melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diiringi perlindungan terhadap manusia, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta keberlanjutan lingkungan.

“Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek penting dalam menentukan arah pembangunan di tanah Papua,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya melibatkan pemuda adat sebagai kekuatan perubahan. Pemuda diharapkan mampu mempertahankan identitas dan kearifan budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Fakhiri, berkomitmen mendorong pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keimanan dan kehidupan sosial yang harmonis, pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Komitmen tersebut sejalan dengan visi Papua Cerah, yakni mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

“Papua yang sejahtera berarti kekayaan alam dan potensi daerah memberikan manfaat bagi keadilan masyarakat. Papua yang harmonis berarti pembangunan dilaksanakan dengan menghormati adat, budaya, lingkungan, hukum adat, serta nilai-nilai persaudaraan yang hidup di tanah Papua,” jelasnya.

Fakhiri berharap konferensi tidak berhenti sebagai forum diskusi semata. Ia mendorong agar hasil persidangan melahirkan gagasan, rekomendasi, dan komitmen yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat.

“Papua tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata. Papua hanya akan maju apabila pemerintah, masyarakat adat, pemuda, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat berjalan bersama dalam semangat kolaborasi, gotong royong, dan persaudaraan,” pungkasnya.(..)