Temui Mensos, Gubernur Papua Minta Guru Asli Papua Jadi Prioritas di Sekolah Rakyat

JAKARTA, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta pemerintah pusat memprioritaskan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi lulusan asli Papua yang telah memiliki kompetensi.

Permintaan itu disampaikan Matius Fakhiri saat bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Senin (29/6/2026), dalam pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri menegaskan Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat itu. Namun, ia berharap tenaga pengajar yang ditempatkan di Sekolah Rakyat berasal dari sumber daya manusia lokal agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Fakhiri.

Ia mengungkapkan, selama ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengirim banyak putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar negeri. Namun, setelah kembali ke Papua, masih banyak yang belum memperoleh pekerjaan.

“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur,” katanya.

Selain menyoroti pentingnya pemberdayaan tenaga pendidik lokal, Fakhiri menjelaskan bahwa saat ini telah beroperasi empat Sekolah Rakyat rintisan di Papua sejak tahun 2025, yang tersebar di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura.

Setiap sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sementara jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi 50 peserta didik.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di wilayah pegunungan, kepulauan, hingga daerah terpencil yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai.

“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat diperluas ke daerah dengan tantangan geografis tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.

Fakhiri berharap gedung permanen Sekolah Rakyat di Papua dapat mulai beroperasi pada tahun 2027 sehingga layanan pendidikan semakin merata. Di saat yang sama, program tersebut diharapkan mampu memberdayakan guru-guru asli Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Bumi Cenderawasih.(***)