BPK RI Serahkan LHP 2025, Papua Kembali Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut-turut

Jayapura, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2023.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Papua Tahun 2025 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR Papua yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPR Papua, Kamis (25/6/2026). LHP diserahkan oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Fathan Subchi, kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua.

Dalam sambutannya, Fathan Subchi menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian, Provinsi Papua berhasil mempertahankan opini WTP yang ketiga sejak tahun 2023,” ujar Fathan Subchi.

Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua. Di antaranya terkait klasifikasi anggaran belanja daerah pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tepat serta pengelolaan aset daerah berupa kendaraan dinas yang keberadaannya belum dapat ditelusuri secara optimal.

“Atas temuan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Papua untuk meningkatkan kualitas proses penganggaran, memperkuat verifikasi dokumen belanja, serta melakukan penelusuran dan pengamanan aset daerah secara menyeluruh,” katanya.

Fathan juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi BPK. Hingga Semester II Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua telah menindaklanjuti 1.233 dari total 1.925 rekomendasi atau sebesar 64,05 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target nasional BPK sebesar 80 persen.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang masih berstatus belum sesuai dan belum ditindaklanjuti, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional dan independen. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK,” ujar Fakhiri.

Ia menegaskan bahwa sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Papua dan BPK RI merupakan modal penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

“Keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Papua,” tandasnya.

Rapat Paripurna DPR Papua tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPR Papua, Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, serta jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dengan raihan opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan terus menjaga konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(***)