Pemprov Papua dan Kemensos Percepat Realisasi Program Sekolah Rakyat untuk Anak Keluarga Miskin

Jayapura, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mengakselerasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, John Herman Mampioper, mengatakan perkembangan program tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Papua, termasuk rencana pembangunan fasilitas pendidikan permanen di sejumlah wilayah.

Menurutnya, saat ini beberapa unit Sekolah Rakyat telah mulai beroperasi, di antaranya Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Sarmi dan Biak Numfor.

“Perkembangan program sudah kami laporkan kepada Gubernur Papua. Saat ini fokus pemerintah adalah memastikan pembangunan sarana permanen dapat segera dilaksanakan sehingga kapasitas layanan pendidikan semakin meningkat,” ujar John usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua.

Ia menjelaskan, tahapan administrasi pembangunan gedung sekolah kini hampir rampung. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proses penetapan pemenang tender selesai pada pertengahan Juni 2026, sehingga pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Juli mendatang.

Jika sesuai jadwal, pembangunan akan dilakukan secara bersamaan di sejumlah lokasi, meliputi Biak Numfor, Sarmi, Maribu, Muaratami, serta Kabupaten Jayapura.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa daerah lainnya seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Saat ini daerah-daerah tersebut masih melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

John mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan lahan dan fasilitas menyebabkan daya tampung sekolah masih terbatas, dengan jumlah peserta didik yang saat ini berkisar 100 siswa.

Namun demikian, pemerintah optimistis kapasitas penerimaan siswa akan meningkat signifikan setelah pembangunan gedung permanen selesai dilakukan.

“Kami berharap pada tahun depan jumlah peserta didik dapat bertambah jauh lebih besar sehingga anak-anak dari berbagai wilayah di Papua bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menyatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, termasuk aspek lingkungan yang menjadi syarat pelaksanaan pembangunan.

Menurut Herald, manfaat Program Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

“Program ini berpotensi menciptakan peluang kerja baru sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh kebutuhan peserta didik dalam program tersebut akan ditanggung oleh negara, mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selain itu, setiap siswa juga akan mendapatkan perangkat laptop untuk mendukung proses belajar berbasis teknologi digital.

Pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Papua.