Enam Provinsi Papua Sepakat Perkuat Otsus dan Fiskal Daerah dalam Forum Strategis di Mimika

Mimika, admediapapua.co.id – Papua Tengah — Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026), menjadi momentum penting bagi para kepala daerah se-Tanah Papua untuk menyatukan langkah memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus), menjaga stabilitas fiskal daerah, serta mempercepat pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Papua.

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menegaskan bahwa pertemuan para kepala daerah di Tanah Papua sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan berbagi pengalaman terkait program pembangunan di masing-masing wilayah.

Menurutnya, seluruh kepala daerah merasakan langsung tantangan implementasi Otsus, terutama berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan dana Otsus di tengah dinamika fiskal nasional.

“Kami berharap revisi terhadap regulasi Otonomi Khusus benar-benar memperhatikan kepastian anggaran daerah. Kalau dana Otsus dicantumkan kuat dalam undang-undang, maka daerah tidak terlalu terdampak ketika kondisi fiskal nasional mengalami gangguan,” ujar Fakhiri.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal Provinsi Papua pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB). Menurutnya, Papua induk kini tidak lagi memperoleh alokasi dana bagi hasil dari sektor tambang seperti sebelumnya.

Karena itu, Fakhiri mendorong adanya skema pembagian hasil sumber daya alam yang lebih merata bagi seluruh provinsi di Tanah Papua.

“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, idealnya manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh seluruh provinsi di Tanah Papua agar pembangunan berjalan seimbang dan saling menopang,” katanya.

Fakhiri menambahkan bahwa konektivitas antardaerah harus diperkuat, termasuk pembangunan transportasi laut dan infrastruktur yang menghubungkan Papua induk dengan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menekankan pentingnya persatuan enam provinsi di Tanah Papua dalam membangun masa depan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus.

“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu panggung. Satu provinsi, tapi ada enam panggung. Otonomi Khusus harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan orang Papua,” ujarnya.

Meki Nawipa juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Papua untuk membangun dengan identitas dan karakter orang Papua tanpa kehilangan jati diri.

“Kita tetap orang Papua. Di mana pun kita berada, identitas Papua tetap melekat dan itu harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Forum Koordinasi Strategis, Silwanus Sumule mengatakan forum tersebut menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi implementasi kebijakan Otsus Papua.

Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan pembangunan infrastruktur.

“Papua harus menjadi bagian penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara modern, makmur, dan berkeadilan,” ujar Sumule.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan di Papua masih cukup kompleks, mulai dari persoalan geografis, kemiskinan, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses layanan dasar masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah diminta fokus pada program prioritas yang benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, Sumule menekankan pentingnya tata kelola dana Otsus yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Forum tersebut turut membahas penguatan integrasi sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah melalui SIPD RI, SIKD Otsus, dan SIP3 guna meningkatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan Papua secara efektif dan transparan.(***)