Isu CPNS Dihapus Dibantah, rifai darus klarifikasi Hanya Penataan

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, meluruskan pemberitaan yang berkembang terkait kebijakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua.

Menurutnya, narasi yang menyebut Pemerintah Provinsi Papua meniadakan penerimaan CPNS merupakan pemaknaan yang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Pemerintah tidak pernah menutup kesempatan masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Rifai dalam pernyataan resmi di Jayapura, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, hanya menekankan pentingnya penataan dan pengendalian jumlah pegawai secara bertahap. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, efektif, dan berkelanjutan.

Rifai menambahkan, kebijakan tersebut juga didasari oleh tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah serta memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal.

“Tanpa penataan yang tepat, justru ruang kesempatan ke depan bisa semakin sempit,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peluang menjadi ASN tetap terbuka secara berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip afirmasi bagi Orang Asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua juga berupaya memperluas kesempatan kerja di luar sektor ASN. Hal ini dilakukan melalui penguatan sektor riil seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan berbagai sektor produktif berbasis potensi lokal.

Program tersebut turut disinergikan dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan instansi vertikal guna memperkuat manajemen ASN agar lebih profesional, tepat guna, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik secara nyata.

Rifai mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan media untuk menjaga kejernihan informasi publik dengan menyampaikan narasi yang utuh dan berimbang.
“Papua membutuhkan ruang publik yang tenang, rasional, dan saling menguatkan,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak sedang menutup harapan masyarakat, melainkan menata agar peluang tersebut tetap hidup secara adil dan berkelanjutan.

“Ke depan, masa depan Papua tidak hanya bergantung pada jumlah ASN, tetapi juga pada luasnya kesempatan kerja dan kuatnya kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(**)