GPFI Audiensi dengan Gubernur Papua, Bahas Solusi Distribusi dan Ketersediaan Obat di Rumah Sakit

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Provinsi Papua melakukan audiensi dengan Matius D. Fakhiri di ruang kerja Gubernur Papua, Kamis (12/4/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala serta tantangan dalam penyediaan dan distribusi obat di wilayah Papua.

Ketua GPFI Provinsi Papua, Yuni Antiana, mengatakan pertemuan bersama pemerintah daerah menjadi momentum penting untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi para distributor farmasi, terutama terkait sistem distribusi obat dan ketersediaan pasokan bagi rumah sakit maupun fasilitas kesehatan di Papua.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Gubernur Papua memberikan sejumlah arahan dan solusi guna memperkuat koordinasi antara pelaku usaha farmasi dengan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah sudah ada progres dan solusi dari Bapak Gubernur. Selanjutnya kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya agar distribusi obat dapat berjalan lancar,” ujar Yuni.

Ia menegaskan GPFI berkomitmen untuk memastikan ketersediaan obat di seluruh wilayah Papua tetap terjaga sesuai kebutuhan rumah sakit maupun dinas kesehatan. Pihaknya juga menjamin toko obat dan distributor tetap memberikan pelayanan serta memastikan pasokan obat tersedia sesuai permintaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Beeri I. S. Wopari, menegaskan bahwa ketersediaan obat merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung misi pembangunan kesehatan di Papua.

Menurutnya, pertemuan bersama pengusaha farmasi, rumah sakit, dan pemerintah daerah bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul pada tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi hingga ketersediaan obat di fasilitas kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sistem berjalan baik, mulai dari administrasi perencanaan, pengadaan hingga distribusi obat, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait kekosongan obat di rumah sakit,” kata Wopari.

Ia berharap ke depan masyarakat tidak lagi diminta membeli obat di luar rumah sakit karena seluruh kebutuhan obat telah tersedia melalui sistem manajemen yang lebih tertata, baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.

Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey, menjelaskan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya membutuhkan sekitar 700 jenis obat untuk pelayanan kesehatan. Namun sejak November 2025 sempat terjadi kekurangan sekitar 300 jenis obat.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena adanya keterbatasan pembayaran kepada distributor. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak rumah sakit bersama pemerintah daerah kini menyiapkan mekanisme baru berupa dana talangan guna menyelesaikan utang kepada distributor obat.

“Setelah itu kami akan menata kembali sistem pengadaan obat agar ke depan tidak terjadi penumpukan utang, namun ketersediaan obat tetap terjamin,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur BLUD RSUD Abepura, Daisy C. Urbinas, menyampaikan bahwa pihak rumah sakit telah menjalin kerja sama dengan distributor obat guna mengantisipasi kondisi darurat apabila terjadi kekosongan stok.

Dalam skema tersebut, apabila obat di instalasi farmasi rumah sakit habis, pihak rumah sakit langsung berkoordinasi dengan distributor untuk pengiriman obat tanpa harus memberikan salinan resep kepada pasien untuk membeli obat di luar rumah sakit.

“Jika stok farmasi habis, rumah sakit langsung menghubungi distributor untuk mengirim obat dan dibayarkan oleh rumah sakit. Jadi pasien tidak lagi dibebani membeli obat di luar,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pasien mendapatkan obat secara cepat dan tepat tanpa harus mencari obat di luar fasilitas kesehatan.(***)