Mendagri Dorong Pemda Maksimalkan Program Tiga Juta Rumah, Papua Usulkan 2.000 Unit Baru

JAKARTA, admediapapua.co.id – Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mendukung realisasi program Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian terjangkau.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia mengajak seluruh kepala daerah memanfaatkan peluang program tersebut untuk membantu masyarakat di wilayah masing-masing.

“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah salah satu tugasnya mengangkat derajat dan harkat martabat rakyat masing-masing,” ujar Tito.

Ia menekankan, program Tiga Juta Rumah merupakan proyek kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri, kata dia, mendukung implementasi melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Tito, pembebasan tersebut harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ia memastikan seluruh regulasi daerah terkait sudah siap. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan.

“Kalau daerah yang punya MPP akan sangat menolong karena PBG dan BPHTB itu ada outlet-nya, pengurusannya bisa cepat selesai,” katanya.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Hadir pula sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan hasil pembahasan terkait program bantuan rumah subsidi dan penataan kawasan permukiman di Papua. Program mencakup renovasi rumah tidak layak huni serta pembangunan rumah baru melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Berdasarkan data BPS, kebutuhan perumahan di Papua masih cukup tinggi. Matius menyebut kondisi tersebut turut dipengaruhi budaya masyarakat yang kerap dihuni beberapa generasi dalam satu rumah.

Untuk tahun 2026, direncanakan pembangunan sekitar 14 ribu unit rumah. Tahap awal yang dimulai Maret tahun ini dialokasikan anggaran sekitar Rp2,1 miliar untuk bantuan renovasi rumah. Selain itu, akan dibangun lima unit rumah susun (rusun) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Natirmalus Renyaan, mengatakan berdasarkan evaluasi kementerian, Papua berada di peringkat kedua terbawah secara nasional dalam capaian sektor perumahan setelah Nusa Tenggara Timur.

Untuk 2026, dari total kebutuhan sekitar 14 ribu unit, Pemprov Papua mengusulkan lebih dari 2.000 unit rumah baru serta sekitar 400 unit bantuan stimulan. Bantuan stimulan senilai Rp35 juta per unit mencakup material dan biaya tukang, meski diusulkan naik menjadi Rp40 juta karena tingginya harga bahan bangunan di Papua.

Selain dukungan APBN, Pemprov Papua juga mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp3,9 miliar tahun ini untuk pembiayaan sekitar 40 unit rumah. Pemerintah daerah juga tengah menyinkronkan data kebutuhan perumahan 2027–2030 melalui aplikasi SIO Papua dan koordinasi dengan BPS agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Pemprov Papua menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperkuat dukungan pembangunan perumahan, khususnya bagi Orang Asli Papua.(***)