Pelabuhan Korido Biak Diusulkan Untuk Dikembangkan, Papua Bidik Konektivitas Pasifik

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membahas rencana pengembangan Pelabuhan Korido, Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu simpul konektivitas maritim di kawasan Pasifik.

Pembahasan tersebut saat audensi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang menyampaikan proses pengusulan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengembangan pelabuhan dalam jangka pendek.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid mengatakan Pelabuhan Korido saat ini berstatus pelabuhan pengumpan regional yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Papua.

“Dalam audiensi ini kami menyampaikan proses pengajuan usulan penyusunan DED atau Detail Engineering Design untuk pengembangan jangka pendek Pelabuhan Korido,” kata Willem di Kota Jayapura, Senin (16/3/2026).

Ia mengatakan, pengembangan yang direncanakan meliputi perpanjangan dermaga, pembangunan area walkway, serta pengembangan fasilitas darat.

“Rencana pengembangan meliputi perpanjangan dermaga dan area walkway, kemudian pembangunan fasilitas darat seperti area komersial, kantin, dan tangga pelabuhan,” katanya.

Menurut dia, pengembangan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan memperkuat jaringan pelabuhan di Papua agar menjadi simpul pelayanan kapal dan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah pesisir.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Papua yang mendukung pengembangan Pelabuhan Korido. Harapannya penyusunan DED bisa segera selesai sehingga pengembangan pelabuhan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua, Mathius Wally mengatakan rencana tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan konektivitas yang dicanangkan Gubernur Fakhiri.

Meski demikian, ia mengakui kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis.

“Kondisi fiskal pemerintah provinsi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga dibutuhkan kreativitas dari SKPD teknis dan dukungan kementerian untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan ini,” kata Wally.

Pemerintah menargetkan penyusunan DED pengembangan Pelabuhan Korido dapat selesai paling lambat Juli 2026, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Selain Pelabuhan Korido, pemerintah juga melihat potensi pengembangan sejumlah pelabuhan strategis di Papua karena posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara di kawasan tersebut.

“Papua memiliki banyak pelabuhan strategis karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara Pasifik seperti Palau dan wilayah lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu pelabuhan yang juga diproyeksikan untuk dikembangkan adalah Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura yang dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung konektivitas Indonesia dengan kawasan Pasifik.

Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah di sekitar pelabuhan untuk kegiatan usaha jasa kepelabuhanan, termasuk pengoperasian pelabuhan melalui perusahaan daerah.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi serta meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan pelabuhan di Papua,” katanya. (***)