Program SKALA Selaras dengan Visi Gubernur Papua, Fokus Perkuat Layanan Dasar

Jayapura, admediapapua.co.id – Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar atau

SKALA dinilai sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua dalam memperkuat tata kelola pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan di Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Prudential Manager Program SKALA Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, Septer Manufandu, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Senin (26/1/2026).

Menurut Septer, Program SKALA merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang berfokus pada penguatan tata kelola pelayanan dasar. Program ini telah berjalan sejak 2022 dan saat ini memasuki fase kedua implementasi.

“Program SKALA dilaksanakan di 12 provinsi di Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua. Fokus kami adalah memperkuat tata kelola layanan dasar, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengelolaan data,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, tim Program SKALA meminta arahan langsung dari Gubernur Papua terkait program-program prioritas daerah yang perlu didukung, terutama yang berkaitan dengan tata kelola khusus di Papua.

Septer menjelaskan, Gubernur Papua menekankan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan layanan dasar yang menjadi prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan. Hal tersebut dinilai sangat sejalan dengan fokus Program SKALA di Tanah Papua.

“Bapak Gubernur menyampaikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah ke depan memang menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama. Ini sejalan dengan mandat Program SKALA,” ujarnya.

Selain itu, Program SKALA juga mendukung penguatan standar pelayanan minimum (SPM) yang berkualitas, pengelolaan data yang terintegrasi, serta mendorong penerapan prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam kebijakan dan pelayanan publik di Papua.

“Kami juga fokus memastikan bahwa pelayanan dasar di Papua inklusif dan menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, arahan Gubernur Papua menjadi landasan penting bagi Program SKALA untuk menyelaraskan dukungan program dengan visi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, guna mendorong transformasi tata kelola pelayanan dasar yang lebih efektif dan berkelanjutan di Tanah Papua.