Kapasitas Fiskal Papua Menyusut, Matius Fakhiri Siapkan Percepatan Sembilan Program Strategis

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal menjadi salah satu tantangan utama pemerintah provinsi dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aryoko A.F. Rumaropen di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (12/10/2026).

Fakhiri menjelaskan, setelah pemekaran tiga daerah otonomi baru, pendapatan Provinsi Papua yang sebelumnya mencapai sekitar Rp11,4 triliun menurun menjadi sekitar Rp3,73 triliun pada 2023. Pada tahun anggaran 2026, angka tersebut disebut tersisa sekitar Rp1,8 triliun.

Kondisi tersebut mempersempit ruang belanja pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi beban belanja pegawai, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta kebutuhan penyesuaian regulasi dan kelembagaan sesuai dinamika otonomi khusus.

Menghadapi kondisi itu, Fakhiri menegaskan perlunya transformasi pola pikir, regulasi, dan strategi pembangunan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pemprov Papua juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemanfaatan barang milik daerah, serta penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan dan perekonomian daerah.

Fakhiri turut menyampaikan bahwa Pemprov Papua kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2025. Ia juga menyebut APBD 2026 telah ditetapkan tepat waktu dan RPJMD 2025–2029 telah ditetapkan bersama DPR Papua.

Sembilan Program Strategis Papua Cerah

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah akan mempercepat pembangunan melalui sembilan program prioritas strategis Papua Cerah.

Program tersebut mencakup perluasan Kartu KASIH untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, penguatan akses pendidikan melalui Kartu PACE dan Kartu MACE, serta perluasan jangkauan Kartu Jalan yang terhubung dengan berbagai layanan masyarakat.

Pemerintah juga menargetkan penguatan layanan kesehatan bergerak ke wilayah terpencil, pembangunan pasar rakyat modern di kabupaten dan kota, serta penyediaan perumahan layak huni yang sesuai dengan karakteristik Papua.

Selanjutnya, pemerintah mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah, pengembangan komoditas unggulan berorientasi ekspor, serta penguatan hilirisasi berbasis potensi daerah dan produktivitas BUMD.

Fakhiri menegaskan bahwa percepatan program tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, DPR Papua, MRP, dunia usaha, serta seluruh masyarakat.

Ia berharap program-program tersebut dapat memperluas akses pelayanan dasar, membuka kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.

Pemerintah, lanjutnya, akan berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.(..)