Akademi Komunitas Papua Terkendala Regulasi, 62 Persen Pemuda Belum Kuliah

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Pengembangan pendidikan tinggi vokasi di Papua masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum adanya aturan teknis penyelenggaraan akademi komunitas hingga keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai pendidikan tinggi.

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV, Suriel Semuel Mofu, menyampaikan persoalan tersebut seusai bertemu Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Gedung Negara Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (25/9/2026).

Mofu mengatakan, akademi komunitas memiliki peluang untuk memperkuat pendidikan vokasi sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja sesuai potensi daerah. Lembaga pendidikan tersebut dapat menjadi salah satu jalur lanjutan bagi lulusan SMK.

Menurut dia, program pendidikan dapat dikembangkan mulai dari jenjang diploma hingga sarjana terapan dengan menyesuaikan kebutuhan daerah, termasuk bidang pertambangan, pariwisata, dan usaha kecil.

Namun, rencana tersebut masih terkendala persoalan regulasi dan kewenangan. Mofu menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 telah memberikan ruang bagi Papua untuk menyelenggarakan akademi komunitas. Meski demikian, belum ada aturan khusus yang menjembatani kewenangan pemerintah daerah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Persoalan tersebut mencakup pembukaan program studi, izin penyelenggaraan, jenjang dan gelar akademik, hingga karier serta kepangkatan dosen.

Karena itu, Mofu berharap Gubernur Papua dapat menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Kita berharap menghasilkan satu peraturan bersama yang mengatur secara spesifik penyelenggaraan akademi komunitas ini di Papua,” kata Mofu.

Di sisi lain, akses pemuda Papua terhadap pendidikan tinggi juga masih menjadi persoalan. Mofu menyebut sekitar 62 persen pemuda Papua belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 23.000 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, sementara sekitar 37.000 lainnya belum mengakses perguruan tinggi. Dengan demikian, sekitar 38 persen pemuda telah melanjutkan pendidikan tinggi.

Mofu mengatakan kemampuan ekonomi keluarga menjadi salah satu tantangan utama. Ia menyebut sekitar 92 persen orangtua mahasiswa Papua memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Dari kelompok tersebut, sekitar 54 persen disebut tidak memiliki penghasilan.

Kondisi ekonomi tersebut, menurut Mofu, turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan mahasiswa, termasuk risiko tidak melanjutkan kuliah atau mengalami putus studi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mofu berharap program dukungan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Papua dapat melengkapi berbagai bantuan pemerintah pusat, termasuk KIP Kuliah.

LLDIKTI Wilayah XIV saat ini juga melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang telah menerima bantuan KIP Kuliah. Data tersebut nantinya dapat dibagikan kepada pemerintah daerah untuk memetakan mahasiswa yang telah menerima bantuan, yang belum mendapat bantuan, serta mahasiswa yang membutuhkan dukungan tambahan.

“Kita berharap kita akan sharing data dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa tahu siapa yang dapat dari pemerintah pusat, siapa dari pemerintah daerah, dan siapa yang belum dapat,” ujarnya.

Menurut Mofu, pemetaan tersebut penting agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh dukungan pendidikan secara tepat dan tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan tinggi.

Dengan demikian, penguatan pendidikan tinggi di Papua tidak hanya membutuhkan perluasan akses, tetapi juga kepastian regulasi untuk pendidikan vokasi serta dukungan pembiayaan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.(***)